histeria HISTORIA

Kondisi Ekonomi dan Politik Pasca Proklamasi

2011-09-11T19:10:00.000+07:00

Ekonomi RI setelah merdeka sangat kacau. Ditandai dengan inflasi uang yang sangat tinggi. Karena banyak beredar mata uang Jepang sementara daya serap mata uang tersebut sangat rendah. Untuk mengatasinya pemerintah RI pada waktu itu menetapkan tiga mata uang yang berlaku yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.
Belanda kembali ke Indonesia, perekonomia tak menjadi lebih baik. Untuk melemahkan pengaruh RI, Belanda melakukan blokade ekonomi sejak November 1945. Blokade ini bertujuan untuk mengepung RI supaya peralatan militer dari luar tidak bisa masuk sebaliknya dari RI juga tidak bisa menjual hasil buminya. Lebih jauh lagi Belanda sengaja menciptakan suasana chaos agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berkurang.

Nasionalisme Mesir

2011-03-27T21:05:00.000+07:00

Arabi Pasha

a. Krisis Keuangan Mesir
Sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, negara-negara Barat terutama Inggris dan Prancis saling berlomba memperebutkan pengaruhnya di Mesir. Pengaruh kekuasaan Inggris makin kuat mulai tahun 1875, yakni saat Khedive Ismail (1863–1879) membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan Mesir. Khedive Ismail kemudian menjual sebagian besar saham Mersir pada Terusan Suez kepada Inggris.
Di samping itu, Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan Prancis. Mesir karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya maka Inggris dan Prancis masuk ke Mesir dan memberesi hutang-hutangnya. Dengan demikian, sejak tahun 1876, Inggris dan Prancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir.

Adanya campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham-saham Terusan Suez menimbulkan kekecewaan yang kemudian muncul perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha (1881–1882). Mulamula gerakan ini antiorang asing (Inggris, Prancis dan Turki), tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Gerakan Arabi ini timbul karena pengaruh Jamaluddin al Afghani yang ketika itu mengajar di Mesir. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan Inggris dan Prancis di Mesir. Inggris akhirnya bertindak dan berhasil menumpas pemberontakan Arabi Pasha.
b. Timbulnya Nasionalime Mesir
Mesir termasuk negara Arab sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Adapun sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir adalah sebagai berikut.
1) Adanya gerakan Wahabi, semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan demikian, secara politik membangkitkan tumbuhnya nasionalisme Mesir.
2) Adanya pengaruh Revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia juga membawa suara Revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir.
3) Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern.
4) Adanya Gerakan Pan Arab, yang dirintis oleh Amir Chetib Arslan dengan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya.
Sekalipun pemberontakan Arabi Pasha berhasil dipadamkan, namun cita-cita perjuangan Arabi Pasha merupakan sumber aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Hal ini terbukti pada tanggal 7 Desember 1907 telah diadakan kongres nasional yang pertama di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya adalah pembangunan Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini, akan tetapi gerakan nasional ini tetap
hidup dan makin kuat bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wafd (Utusan) di bawah pimpinan Saad Zaghlul Pasha.
Ketika Perang Dunia I selesai, Partai Wafd menuntut Mesir sebagai negara merdeka dan ikut serta dalam konferensi perdamaian di Prancis. Inggris menolak, bahkan mengasingkan Zaghlul Pasha ke Malta. Pada tahun 1919 di Mesir timbul pemberontakan dan Zaghlul Pasha dibebaskan kembali.
Kaum nasionalise Mesir menuntut kemerdekaan penuh. Pemberontakan berkobar lagi, Zaghlul Pasha ditangkap lagi dan diasigkan ke Gibraltar. Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir, terpaksa mengeluarkan Pernyataan Unilateral (Unilateral Declaration) pada tanggal 28 Februari 1922. Tahukan Anda isi Uniteral Declaration?
1) Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir.
2) Inggris berhak atas empat masalah pokok,seperti berikut:
a) mempertahakan Terusan Suez;
b) mempergunakan daerah militer untuk operasi militer;
c) mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain;
d) melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya.
Uniteral Declaration 1922 merupakan saat yang bersejarah bagi Mesir sebab sejak itu dunia internasional menganggap Mesir telah merdeka, meskipun belum penuh. Sebaliknya, di pihak kaum nasionalis Mesir tetap tetap menentangnya sebab Inggris tetap berhak atas empat masalah pokok tersebut di atas. Itulah sebabnya, kaum nasionalisme Mesir terus berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaan penuh. Hal ini baru terwujud setelah Perang Dunia II berakhir (Oktober 1954).(net)

Nasionalisme Turki

2011-03-27T20:57:00.000+07:00

Mustafa Kemal Pasha

a. Kemunduran Turki Usmani
Kerajaan Turki Usmani yang pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19 terus mengalami kemunduran sampai akhirnya mendapat
julukan The Sick Man. Hal ini disebabkan oleh berikut ini.
1) Tidak ada lagi sultan-sultan yang kuat dan besar.
2) Intrik-intrik dalam istana semakin merajalela.
3) Tentara Janisari yang terkenal telah merosot martabatnya menjadi pengacau kerajaan daripada pembela kerajaan.
4) Pemerintahan yang lemah dan kacau mengakibatkan adanya Krisis Gezag sehingga negara-negara bagian berani mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Turki.
5) Revolusi Prancis mengilhami negara-negara bagian untuk merdeka (seperti, Yunani, Bulgaria, Serbia, Rumania, dan Mesir).

b. Masalah Timur
Kelemahan Turki kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialisme Barat untuk menguasai jajahan Turki atau menghancurkan Turki sekaligus. Adanya perbenturan kepentingan antara negar -negara Barat mengenai status Turki dan daerah jajahan inilah yang menimbulkan “Masalah Timur” (The Eastren Question ).
c. Timbulnya Nasionalisme Turki
Sebab-sebab timbulnya nasionalisme Turki adalah sebagai berikut.
1) Kekuasaan Turki Usmani yang semakin merosot.
2) Adanya pengaruh dari Revolusi Prancis dengan semboyannya liberte, egalite, dan fraternite.
3) Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.
4) KIegiatan bangsa Barat yang semakin gencar untuk merebut daerahdaerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki.
Dalam situasi demikian itulah, akhirnya mendorong timbulnya semangat nasionalisme terutama di kalangan tokohtokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang.
Tokohnya, antara lain Kemal Pasha, Midhat Pasha, Rasjid Pasha, dan Ali Pasha. Pada tahun 1906, dibawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan dan pada tahun l908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda.
Tahukah Anda tujuan Gerakan Turki Muda?
1) menyelamatkan Turki dari keruntuhan total;
2) menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat;
3) mengadakan perbaikan sosial, ekonomi dan budaya;
4) mengadakan pembaharuan organisasi pemerintahan.
d. Turki dalam Perang Dunia I
Selama Perang Dunia I, pemerintah Turki didominasi oleh Gerakan Turki Muda. Dalam Perang Dunia I, Turki memihak kepada Jerman (Sentral) dan ikut serta membendung serangan Rusia, Inggris, dan Prancis ke Laut Tengah. Sekutu menyerang Dardanella, tetapi dapat digagalkan oleh Mustafa Kemal Pasha dalam pe-tempuran di Gallipoli. Itulah sebabnya, Mustafa Kemal Pasha disebut Pahlawan Gallipoli. Sejak itulah Sekutu tidak berani menerobos Dardanella.
Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan di pihak blok Sentral, sehingga terjadilah Perjanjian Sevres (20 Agustus 1920) antara Sekutu dan Turki. Akan tetapi, pemimpin Turki Muda tidak mau menyerah begitu saja. Tampillah The Strong Man Turki, yakni Mustafa Kemal Pasha yang menentang Sekutu dan tidak mau mengakui Perjanjian Sevres yang dibuat dengan Sultan. Ia memimpin gerakan revolusi dan berhasil menurunkan Sultan Muhammad V dari takhtanya (1 November 1923). Selanjutnya, ia memperbarui Perjanjian Sevres dengan Perjanjian Lausanne yang isinya tidak begitu merugikan Turki.
Tepat pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Sejak itu Kerajaan Turki Usmani yang ortodok dihapuskan dan digantikan dengan Republik Turki yang modern. Ankara dijadikan sebagai ibu kotanya. Sebagai presiden pertama ialah Mustafa Kemal Pasha atau disebut juga Kemal Pasha Attaturk (Bapak Bangsa Turki). Ismet Pasha atau Ismet Inonu sebagai perdana menterinya.(net)

Nasionalisme Jepang

2011-03-27T20:30:00.003+07:00

Samurai X adalah salah satu film animasi Jepang yang populer di Indonesia. Dalam komik Samurai X, kita akan menemukan beberapa ulasan sejarah tentang Jepang pada era menjelang restorasi Meiji dan sesudah restorasi Meiji.

a. Masa Keshogunan

Sejak pemerintahan Shogun Tokugawa (pada abad ke-17), Jepang melakukan politik isolasi (artinya menarik diri dari pengaruh asing–Barat). Politik isolasi ini mulai dijalankan oleh Iyeyashu Tokugawa (1639) dan diteruskan oleh para penggantinya. Tujuan politik isolasi untuk menjamin tetap tegaknya pemerintahan Shogun dan mencegah masuknya pengaruh asing (Barat).
Selama Jepang menutup diri, dunia Barat terus melaju pesat dengan industri dan teknologinya. Untuk itu bangsa-bangsa Barat membutuhkan daerah pasaran hasil industri. Amerika Serikat, merupakan salah satu bangsa Barat yang ingin masuk ke Jepang untuk membuka hubungan dagang.
Pada tahun 1846, Amerika Serikat mengirimkan utusannya ke Jepang di bawah pimpinan Laksamana Biddle, tetapi ditolak oleh Shogun. Pada tahun 1853, mengirimkan lagi utusannya lengkap dengan kapal perangnya di bawah pimpinan Matthew Commodore Perry. Perry menghadap Shogun dan meminta agar Jepang mau membuka kota-kota pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Pemerintah Jepang minta waktu untuk memikirkan permintaan Amerika Serikat. Perry beserta rombongan kembali ke Amerika.
Pada tahun 1854, rombongan Perry lengkap dengan tujuh kapal perangnya mendarat lagi di Yedo, dan berhasil memaksa Shogun Iyesada (1853–1858) untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa (31 Maret 1854) yang isinya kota pelabuhan Shimoda dan Hokodate dibuka untuk perdagangan asing. Dengan demikian, runtuhlah politik isolasi Jepang sehingga negara tersebut terbuka untuk bangsa asing. Sejak saat itu, Jepang menyadari akan ketinggalannya dengan bangsabangsa Barat. Yang menjadi sasaran kemarahan rakyat Jepang ialah pemerintahan Shogun. Yoshinobu dipaksa turun takhta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Mutsuhito (Kaisar Meiji) pada tanggal 8 September 1867. Secara resmi Kaisar Meiji memerintah Jepang dari tanggal 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912.
b. Nasionalisme Jepang
Terbukanya Jepang bagi bangsa asing yang disusul dengan runtuhnya kekuasan Shogun dan tampilnya Kaisar Meiji (Meiji Tenno), menandai bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tanggal 6 April 1868, Meiji Tenno memproklamasikan Charter Outh (Sumpah Setia) menuju Jepang baru yang terdiri atas lima pasal, seperti berikut.
1) Akan dibentuk parlemen.
2) Seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahateraan.
3) Adat istiadat yang kolot dan yang menghalangi kemajuan Jepang harus dihapuskan.
4) Semua jabatan terbuka untuk siapa saja.
5) Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan
bangsa dan negara. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka Meiji Tenno melaksanakan pembaharuan (restorasi). Itulah sebabnya Kaisar Meiji kemudian dikenal dengan Meiji Restorasi. Restorasi yang dilakukan meliputi segala bidang, yakni politik, ekonomi, pendidikan dan militer.
1) Bidang Politik
Langkah pertama yang diambil oleh Meiji Tenno ialah memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Yedo yang kemudian diganti menjadi Tokyo (yang berarti ibu kota timur). Selanjutnya, diciptakan bendera kebangsaan Jepang Hinomoru dan dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Shintoisme dikukuhkan sebagai agama nasional. Jabatan shogun dan daimyo dihapuskan (1868) dan samurai dibubarkan. Para daimyo kemudian diangkat menjadi pegawai negeri, sedangkan para samurai dijadikan tentara nasional. Di bawah pimpinan Ito Hirobumi (kemudian dikenal Bapak Konstitusi Jepang) pada tahun 1889 berhasil disusun konstitusi Jepang.
2) Bidang Ekonomi
Pembangunan di bidang ekonomi, meliputi bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan, namun yang paling berhasil di bidang perindustrian dan perdagangan. Perdagangan Jepang maju pesat berkat dumping policy. Di bidang industri muncul golongan baru yang disebut Zaibatsu yang terdiri atas keluarga Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Jassuda.
3) Bidang pendidikan
Sistem pendidikan di Jepang meniru sistem pendidikan Barat. Dasar moral yang diajarkan di semua sekolah ialah Shintoisme dan Budhisme. Pada tahun 1871, dibentuklah Departemen Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1872 dikeluarkan Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan belajar untuk anak-anak umur 6–14 dan bebas uang sekolah. Sistem pendidikannya semimiliter.
4) Bidang Militer
Dalam pembaharuan angkatan perang yang mempunyai peranan besar ialah keluarga Choshu dan Satsuma. Keluarga Choshu menangani pembaharuan Angkatan Darat dengan mencontoh Prusia (Jerman), sedangan keluarga Satsuma menangani pembaharaun Angkatan Laut dengan mencontoh Inggris. Bersamaan dengan modernisasi angkatan perang ini dihidupkan kembali ajaran bushido sebagai jiwa kemiliteran.
c. Jepang Muncul sebagai Negara Imperialis
Restorasi telah berhasil mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara Jepang. Jepang menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara Barat. Hal ini kemudian menimbulkan ambisi untuk melakukan imperialisme seperi negara-negara Barat. Tahukah Anda faktor-faktor yang mendorongnya?
1) Adanya pertambahan penduduk yang cepat.
2) Adanya perkembangan industri yang begitu pesat, butuh daerah pasaran dan bahan mentah.
3) Adanya pembatasan migran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara Barat.
4) Pengaruh ajaran Shinto tentang Hakko I Chi-u (dunia sebagai keluarga), di mana Jepang terpanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia (Asia-Pasifik).
Ambisi imperialisme Jepang menyebabkan Jepang terlibat dalam peperangan. Untungnya, dalam setiap peperangan Jepang selalu mendapatkan kemenenangan. Perang Cina–Jepang I (1894–1895) dimenangkan oleh Jepang dan diakhiri dengan Perjanjian Shimonoseki (1895). Hasilnya, Jepang memperoleh Kepulauan Pescadores dan Taiwan. Perang Rusia–Jepang (1904–1905) dimenangkan oleh pihak Jepang dan diakhiri dengan Perjanjian Portsmouth (1905). Hasilnya Jepang mendapatkan Shakalin Selatan dan menggantikan posisi Rusia di Manchuria. Kemenangan Jepang ini memberikan pengaruh yang besar bagi tumbuhnya nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika.
Dalam Perang Dunia I, Jepang juga ikut terlibat perang dan memihak kepada Sekutu. Jepang berhasil menyapu pasukan-pasukan Jerman di Cina ataupun di Pasifik. Itulah sebabnya setelah perang berakhir dengan kekalahan di pihak Jerman, Jepang memperoleh daerah bekas jajahan Jerman, seperti Shantung (di Cina), Kepulauan Marshal, Mariana, dan Caroline (di Pasifik). Dengan demikian, sampai dengan berakhirnya Perang Dunia I, Jepang telah berhasil menguasai banyak daerah. Jepang telah muncul menjadi negara besar (the great powers).(net)

Nasionalisme Cina

2011-03-27T20:24:00.000+07:00

Sun Yat Sen

a. Runtuhnya Dinasti Manchu
Mulai pertengahan abad ke-17 ( 1644), Cina berada di bawah kekuasaan dinasti asing yakni Dinasti Machu. Di bawah pemerintahan Kaisar K'ang Hsi (1662 1722) dan Ch'ien Lung (1736–1796), Cina mengalami masa kejayaan. Akan tetapi, setelah meninggalnya kedua kaisar tersebut. Dinasti Manchu berangsur-angsur mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. 1) Perang Candu (1839–1842).
Berawal dari aktivitas Inggris yang memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai menyebabkan Cina (Lin Tse Hsu) membuang 20.000 peti candu seharga 9 juta dollar ke laut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Cina dan Inggris sehingga meletuslah Perang Candu. Perang berakhir dengan kemenangan Inggris dan diakhiri dengan Perjanjian Nanking, 29 Agustus1842.

Perjanjian Nanking isinya, antara lain sebagai berikut.
a) Cina menyerahkan Hongkong kepada Inggris.
b) Cina mengganti kerugian perang sebesar 6 juta dollar.
c) Lima kota pelabuhan (Canton, Amoy, Foochow, Ningpo, dan Shanghai) dibuka untuk perdagangan asing. Kekalahan Cina dalam Perang Candu ini mengakibatkan martabat bangsa Cina menurun dan suramnya Dinasti Manchu di dunia internasional.
2) Pemberontakan T'ai Ping.
Pemberontakan ini dilakukan oleh rakyat Cina yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Dinasti Manchu. Adapun sebab-sebab timbulnya pemberontakan T'ai Ping, antara lain sebagai berikut.
a) Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap Dinasti Manchuakibat kekalahannya dalam Perang Candu.
b) Rakyat yang sudah menderita masih dibebani pajak yang tinggi untuk ganti kerugian perang.
c) Timbulnya semangat nasionalisme.
d) Berkembangnya agama Kristen
Pemberontakan meletus pada tahun 1851 di Kwangsi di bawah pimpinan Hung Hsiu Chuan. Dengan paham Kristennya, Hung ingin membebaskan rakyat Cina dari kekuasaan Dinasti Mancu yang korup dan bobrok. Di Nanking, Hung Hsiu Chuan berhasil mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar T'ien Wang (Kaisar Langit) dan kerajaannya dinamakan T'ai Ping Tien Kuo (Kerajaan Surga yang Abadi). Namun, pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh Dinasti Manchu pada tahun 1864.
3) Perang Cina Jepang I (1894–1895)
Lama sebelum perang berlangsung, Korea adalah negeri jajahan Cina. Namun, mulai 1894 Jepang menaruh perhatian yang sangat besar kepada Korea sehingga berusaha merebutnya dengan melawan Cina. Perang berakhir dengan kemenangan Jepang dan diakhiri dengan Perjanjian Shimonoseki, 17 April 1895. Perjanjian Shimonseki isinya, antara lain sebagai berikut.
a) Cina mengakui kemerdekaan Korea.
b) Cina harus menyerahkan Kepulauan Pescadores dan Taiwan kepada Jepang.
c) Cina harus membayar ganti kerugian besar sebesar 200 juta tael.
4) Pemberontakan Boxers
Gerakan Boxers semula anti terhadap Dinasti Manchu, namun oleh Kaisar Janda Tua, yakni Ibu Tzu Hsi, kemudian dibujuk supaya anti terhadap Barat. Boxes mengepung perwakilan Barat yang ada di Peking.
Karena merasa terancam, negara-negara Barat yang mempunyai perwakilan di Peking kemudian membentuk pasukan internasional. Berkat pasukan internasional gerakan Boxers berhasil dipadamkan dan diakhiri dengan Protokol Peking 1901.
b. Timbulnya Nasionalisme Cina
Sebab-sebab timbulnya nasionalisme Cina adalah sebagai berikut.
1) Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap Dinasti Manchu. Dinasti Manchu yang pernah membawa kejayaan Cina, kemudian menjadi pudar setelah kedua kaisar besar (K'ang Hsi dan Ch'ien Lung) meninggal. Akibatnya, lenyap pula kemakmuran Cina.
2) Pemerintahan Manchu dianggap kolot dan telah bobrok.
3) Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan Istana Manchu.
4) Kekalahan Cina dalam Perang Cina–Jepang I.
5) Munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal pahampaham Barat, seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual inilah kemudian muncul cita-cita untuk menggulingkan pemerintahan Manchu.
c. Ajaran Dr. Sun Yat Sen
Kekalahan demi kekalahan diderita oleh Cina akibat pemerintahan Manchu yang makin lemah. Hal ini menyadarkan rakyat Cina, terutama kaum muda untuk bangkit menyelamatkan bangsa dan negaranya. Dari kelompok inilah, kemudian tampil salah seorang tokoh nasional Sun Yat Sen dengan ajarannya San Min Chu I (Tiga Asas Kerakyatan), yakni min t'sen (kebangsaan atau nasionalisme), min tsu (kerakyatan atau demokrasi ), dan min sheng (kesejahteraan atau sosialisme).
Dengan asas San Min Chu I, Sun Yat Sen bercita-cita setelah Manchu runtuh akan dibentuk satu pemerintahan pusat yang demokratis. Di samping itu, akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Cina sejajar dengan negara-negara Barat. Ia berhasil mengadakan pendekatan kepada rakyat dan menghimpun kekuatan rakyat di Cina Selatan untuk menggulingkan Manchu.
Pada tanggal 10 Oktober 1911 meletuslah revolusi di Wuchang (Wuchang Day) di bawah pimpinan Li Yuan Hung dan berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Itulah sebabnya, tanggal 10 Oktober 1911 kemudian dijadikan hari Kemerdekaan Cina. Dengan Revolusi Cina 1911, berarti runtuhlah kekuasaan Manchu. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 1912 Sun Yat Sen dipilih sebagai Presiden Cina yang baru. Saat itu, wilayah Cina baru meliputi wilayah Cina Selatan dengan Nanking sebagai ibu kotanya.
Cina Utara diperintah oleh Kaisar Hsuan Tsung (yang masih kanak-kanak) dengan didampingi oleh Yuan Shih Kai menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Cina (12 Februari 1912). demikian berakhirlah kekuasaan Manchu di Cina. Wuilayah Cina Selatan dan Cina Utara berhasil dipersatukan. Yuan Shih Kai yang turut menandatangani penyerahan kekuasaan dan diberi kekuasaan untuk mengaturnya. Ia pun berambisi besar untuk menjadi presiden. Demi tetap tegaknya Republik Cina dan untuk terhindar dari perang saudara maka Sun Yat Sen mengundurkan diri dari jabatan presiden (15 Februari 1912) dan menyerahkannya kepada Yuan Shih Kai. Sun Yat Sen mengundurkan diri ke Canton pada bulan Agustus 1912 dan mendirikan Partai Kuo Min Tang (nasional) dengan asas San Min Chu
I. Pada perkembangannya, setelah Yuan Shih Kai menjadi presiden, ia bertindak diktator seperti kaisar. Pada tahun 1916, Yuan Shih Kai meninggal sehingga memberi kesempatan Sun Yat Sen kembali memimpin Cina Selatan. Di Cina Utara kemudian berdiri Partai Kung Chang Tang (komunis) di bawah pimpinan Li Li-san sebagai tandingan Partai Kuo Min Tang. Sun yat Sen bercita-cita untuk menyatukan seluruh Cina, namun sayang citacitanya belum terwujud telah meninggal dunia ( 1925) dan digantikan oleh Chiang Kai Shek.(net)

Nasionalisme India

2011-03-27T20:17:00.000+07:00

Mahatma Gandhi

a. Pemberontakan Sepoy
Sampai awal abad ke-19, sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. Eksploitasi Inggris telah menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India terhadap Inggris. Dengan diprakarasi oleh para prajurit India yang masuk dinas militer Inggris (tentara Sepoy) meletuslah suatu pemberontakan yang dikenal sebagai Pemberontakan Sepoy.
Pemberontakan Sepoy membawa akibat sebagai berikut.

1) Lenyapnya Dinasti Moghul sebab Sultan Bahadur Syah, Raja Moghul terakhir ditangkap dan dibuang ke Rangoon hingga meninggal di sana.
2) East India Company (EIC) dibubarkan. Selanjutnya sejak tanggal 1 November 1858 secara resmi India diambil alih oleh pemerintah Inggris.
3) Rakyat India sadar bahwa gerakan militer tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa. Di samping itu, mereka juga sadar bahwa Inggris tidak mungkin dapat diusir dengan kekerasan senjata. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh adalah dengan membentuk organisasi politik dan perkumpulan agama. Pada tahun 1885 berdirilah All Indian National Congres sebagai organisasi politik yang pertama di India.

b. Timbulnya Nasionalisme India
Meskipun gerakan militer Inggris tidak diikuti oleh masyarakat umum, namun menjadi pendorong lahirnya pergerakan nasional India. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme India adalah sebagai berikut:
1) Perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan Sepoy tidak kunjung datang sehingga rakyat India-lah yang harus bergerak sendiri.
2) Hanya orang-orang Inggris-lah yang duduk di pemerintahan, sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan ikut serta.
3) Kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh Inggris, menimbulkan reaksi keras dari rakyat India yang ingin tetap mempertahankan kebudayaan India asli. Kebudayaan Barat dianggap terlampau materialistis pada hal kebudayaan India lebih mementingkan kejiwaan dan kerohanian.
4) Munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan Barat Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme.
5) Pemberian status dominian Kanada tahun 1867 menimbulkan keinginan bangsa India untuk memperoleh status yang sama.
c. Macam-Macam Gerakan Nasional India
Gerakan nasionalisme di India tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di dalam bidang keagamaan (kerohanian). Nasionalisme India bukan hanya gerakan kebangsaanuntuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga untuk pembaharuan manusianya.
1) Brahma Samad
Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan kepercayaan umat Hindu dari hal-hal yang mengotori agama dan memberantas keburukan yang ada dalam masyarakat Hindu. Misalnya upacara Sati harus dihapus sebabdianggap sebagai pembunuhan. Di samping itu, Brahma Samad melarang adanya perkawinan di bawah umur dan poligami. Tokoh gerakan ini ialah Ram Mohan Roy.
2) Rama Krisna
Rama Krisna adalah aliran yang menghendaki kembali kepada ajaran agama Hindu yang murni. Tokohnya adalah Swami Vivekananda.
3) Santineketan
Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta kebudayaan India. Tokohnya adalah Rabindranath Tagore.
4) Kongres (All Indian National Congres) 1885.
Kongres pada dasarnya merupakan majelis rakyat di mana duduk para wakil rakyat India dari berbagai golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Berdirinya Kongres tahun 1885 ini atas inisiatif Allan Octavian Home (seorang Inggris kelahiran Skotlandia) yang simpati terhadap perjuangan rakyat India.
Partai Kongres di bawah pimpinan W.C. Bannerji dalam perkembangannya banyak program dan kegiatannya yang didominasi oleh golongan Hindu. Bahkan, dari pihak Hindu yang ekstrim menyatakan semboyan "India untuk Hindu" (India adalah Hindu). Itulah sebabnya para tokoh Islam yang aspirasi kelompoknya tidak mendapat tempat yang wajar dalam Kongres memisahkan diri.Pada tahun 1907 dalam Kongres sendiri terdapat dua aliran, yakni:
a) Aliran Moderat, yang puas dengan tuntutan swaraj atau home rule. Artinya menuntut pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Tokohnya W.C. Bannerji dan Motilal Nehru.
b) Aliran Ekstrim (radikal) yang menuntut kemerdekaan penuh (purna swaraj) dengan tokohnya Tilak dan Jawaharlal Nehru.
c) Liga Muslim (Muslim League) 1906. Pada 1906 kelompok muslim keluar dari Kongres dan mendirikan partai tersendiri, yakni Liga Muslim (Muslim League) dengan tokoh-tokohnya Moh. Ali Jinnah, Liquat Ali Khan, dan Aga Khan.
d. Ajaran Mahadma Gandhi
Mahadma Gandhi yang ditetapkan sebagai Bapak Kemerdekaan India dilahirkan pada tahun 1869 di Gujarat dengan nama kecilnyanya Mohandas Karamchand Gandhi. Sebagai tokoh Kongres beliau menjiwai perjuangan Kongres dengan ajaran-ajarannya sebagai berikut:
1) Ahisma, artinya melawan musuh tanpa kekerasan fisik.
2) Hartal, artinya pemogokan, tidak melakukan pekerjaan sebagai protes
terhadap peraturan yang tidak adil atau tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang menyedihkan.
3) Satyagraha, tetap setia kepada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan Inggris; karena Inggris salah sedangkan India berdiri di atas kebenaran. Jadi, satyagraha berarti noncooperation.
4) Swadesi, artinya hidup dengan usaha sendiri. Gerakan ini menganjurkan agar bangsa India dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri. Akibat senjata ini tampak adanya pemboikotan terhadap barang-barang buatan Inggris, dan ditekankan pada penggunaan barang-barang buatan sendiri.
Dengan gerakan ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian bangsa India. Sebaliknya, merupakan pukulan bagi ekspor Inggris ke India. Sebagai tanda penghormatan pada swadesi maka gambar “roda pemintal” tertera pada bendera kebangsaan India yang mulai berkibar pada tanggal 15 Agustus 1947.(net)

Restorasi Meiji Awal Jepang Jadi Imperialis

2011-03-23T10:31:00.001+07:00

Restorasi Meiji, revolusi politik di Jepang yang menggulingkan Keshogunan Tokugawa (pemerintah militer) pada bulan Januari 1868 dan diganti dengan pemerintahan kerajaan baru di bawah kaisar Meiji. Pemimpin dari domain barat daya kuat Chōshū dan Satsuma melakukan kudeta dengan bantuan pro-bangsawan istana kekaisaran dan samurai (bangsawan prajurit) dari domain lainnya. Restorasi Meiji mulai era modernisasi dan kontak Barat dikenal sebagai periode Meiji (1868-1912).

Keshogunan Tokugawa (bakufu) telah memerintah atas berbagai wilayah Jepang melalui administrasi terpusat di Edo (sekarang Tokyo) sejak awal abad ke-17. Pada 1820 shogun dihadapkan dengan masalah domestik tumbuh. Komersialisasi pertanian, awal industrialisasi, pertumbuhan perdagangan antar daerah, dan pendapatan rumah tangga meningkat telah menciptakan perubahan sosial besar di Jepang. Meskipun penguasa Tokugawa memberlakukan struktur kelas dengan samurai di bagian atas, ekonomi komersial berkembang telah menghasilkan kelas rakyat biasa kaya yang gaya hidup makmur dan pretensi budaya menantang dominasi sosial dan politik samurai. Selain itu, cuaca buruk, panen miskin, dan kelaparan yang parah di awal tahun 1830-an menyalakan pemberontakan petani dan kerusuhan kota seluruh Jepang.

ancaman asing segera diikuti masalah ini domestik. kekalahan Cina oleh Inggris dalam Perang Opium Pertama (1839-1842) kesal kelas penguasa Jepang, yang sebelumnya telah memandang negara-negara Barat sebagai kecil "barbar" negara. Perjanjian yang mengakhiri perang yang diperlukan China untuk membuka beberapa pelabuhan baru perdagangan, yang meningkatkan minat Barat di Jepang tetangga. Setelah beberapa kali gagal oleh kapal-kapal Barat untuk membuka Jepang untuk perdagangan internasional, armada kapal perang Amerika diperintahkan oleh Komodor Matthew Perry berlayar ke Teluk Edo pada tahun 1853 dan 1854 dan memaksa untuk mengakhiri pembatasan shogun Jepang pada kontak dengan negara-negara Barat.

Pada tahun 1858 Tokugawa menandatangani perjanjian komersial dengan Amerika Serikat pembukaan enam pelabuhan dan menjamin hak-hak perdagangan dan tempat tinggal untuk orang Amerika di Jepang. kapitulasi ini mengguncang baik legitimasi dan otoritas Keshogunan Tokugawa. Bukan hanya gagal menjaga "barbar Barat" dari Jepang, juga telah menantang keinginan Kaisar Komei. Walaupun kaisar hanya simbolis dan tidak ada otoritas kekuasaan pengambilan keputusan selama periode ini, ketidaksetujuan tentang perjanjian pindah penentang Tokugawa untuk bertindak. antiforeign samurai yang tidak puas dari banyak domain berjanji setia kepada kaisar dengan slogan, "Revere kaisar dan usir kaum barbar." loyalis Antiforeign menyerang orang asing di pelabuhan perjanjian dan di tempat lain, dan pada 1863 pejabat di Chōshū memerintahkan pertahanan pantai untuk menembak kapal asing berlayar melalui Selat Kammon dekat Shimonoseki. Namun, pada pertengahan 1860-an-bahkan banyak aktivis antiforeign menyadari bahwa kekuatan militer lebih unggul dari negara-negara Barat membuat mengusir orang asing dengan kekuatan mustahil.

Para pemimpin Keshogunan menyadari bahwa mereka akan membutuhkan bantuan untuk mengalahkan loyalis kekaisaran. Mereka mencoba untuk memenangkan dukungan dari paling kuat daimyo (tuan tanah feodal) dengan melonggarkan persyaratan bahwa daimyo menghabiskan setengah waktu mereka di ibukota Tokugawa di Edo dan memungkinkan mereka untuk membangun atau membeli kapal perang berlayar di laut. Domain seperti Satsuma, Chōshū, Tosa, dan Saga mengambil kesempatan untuk membangun kekuatan militer mereka dengan membeli senjata Barat dan mengorganisir unit-unit militer gaya Barat.

Ketika Tokugawa Yoshinobu menjadi shogun pada tahun 1866, ia mencoba untuk membangun kembali otoritas shogun dengan memodernisasi kekuatan militer dan membangun galangan kapal dan gudang senjata dengan bantuan penasihat dan uang dari Perancis. Yoshinobu juga direncanakan sistem pajak baru dan reformasi administrasi. pemimpin Anti-Keshogunan di Satsuma dan Chōshū, takut bahwa reformasi tersebut mungkin bisa membuat shogun baru terlalu kuat, memutuskan waktunya telah datang untuk mengakhiri pemerintahan shogun.

Pada bulan Oktober 1867, domain Tosa menawarkan rencana kompromi yang dibuat oleh pemimpin Tosa Sakamoto Ryoma. Rencana meminta pengunduran diri Yoshinobu sebagai shogun dan pengakuan dari kaisar sebagai penguasa penting, untuk pembentukan majelis nasional bikameral mewakili baik daimyo dan samurai, dan untuk penunjukan pejabat untuk pemerintah kekaisaran baru berdasarkan prestasi bukan domain afiliasi. Sebulan kemudian Yoshinobu menerima rencana ini, tetapi pemimpin Satsuma, bersekutu dengan sekelompok bangsawan istana yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi, melihat kesempatan untuk menghapuskan semua sisa-sisa struktur dan menyita Keshogunan Tokugawa tanah teritorial.
Pada tanggal 3 Januari 1868, pasukan dari Satsuma, Chōshū, dan domain anti-shogun lainnya merebut istana kekaisaran dengan bantuan pro-bangsawan istana kekaisaran. Mereka dihapuskan pemerintah Tokugawa, memerintahkan Yoshinobu untuk menyerahkan tanah leluhurnya, dan menyatakan pemerintah kerajaan baru di bawah kaisar Mutsuhito muda (anak dan penerus Komei), yang mengadopsi nama pemerintahan Meiji (Enlightened Rule). Dipaksa oleh pendukungnya yang tersisa, Yoshinobu memutuskan untuk melawan, tetapi pasukannya dengan cepat dikalahkan dalam pertempuran di pinggiran Kyoto. Pertempuran berlanjut di bagian lain negara itu sampai pertengahan,-1869 ketika pro-Tokugawa terakhir pasukan menyerah di Hokkaido. Sebagian besar negara tetap netral selama pertempuran ini, disebut sebagai Perang Saudara Boshin.
Meskipun revolusi politik digambarkan sebagai restorasi kekuasaan kekaisaran, rezim baru segera memulai program radikal sentralisasi politik, perubahan institusional, dan modernisasi ekonomi. Para pemimpinnya, banyak dari mereka samurai muda dari tengah atau peringkat yang lebih rendah kelas, yang didedikasikan untuk membangun kekayaan nasional dan kekuasaan dengan mengadopsi ide-ide baru, lembaga, dan praktik dari negara-negara Barat. Pada April 1868 rezim baru memproklamirkan reformasi gol dalam Piagam Sumpah, berjanji akan mendasarkan keputusan pada konsultasi luas, untuk mencari pengetahuan dari dunia luar, dan untuk meninggalkan kebiasaan usang.

Selama dua dekade berikutnya, pemerintah baru terpusat administrasi negara, menerapkan sistem prefektur, mendirikan sistem pendidikan dasar universal, dan menciptakan birokrasi pelayanan yang modern sipil. Hal ini juga membangun sebuah perbankan modern dan sistem fiskal, memprakarsai pengembangan usaha industri modern, memperkuat perbatasan nasional, membangun tentara modern dan angkatan laut, dan mendirikan sebuah konstitusi nasional. Pada 1895 Jepang telah mengumpulkan cukup kekuatan militer untuk mengalahkan Cina dalam Perang Sino-Jepang Pertama. Kaisar meninggal pada tahun 1912, mengakhiri periode Meiji.

Sumber: Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005.

Kisah Napoleon Bonaparte

2011-03-23T10:21:00.001+07:00

Napoleon Bonaparte

Napoleon III (1808-1873), kaisar Perancis (1852-1870), yang menghidupkan kembali kekaisaran Napoleon pada pertengahan abad ke-19 dan dipimpin Perancis untuk kekalahan dalam Perang Perancis-Prusia (1870-1871).

Charles Louis Napoleon Bonaparte lahir di Paris, anak ketiga dan terakhir dari Raja Louis dan Ratu Hortense Belanda, dan dengan demikian keponakan Napoleon I. Karena keluarga Bonaparte dibuang dari Perancis setelah kejatuhan pamannya, Louis Napoleon dididik secara pribadi dalam Swiss dan Bavaria. Ibunya dididik dia di kemuliaan dari legenda Napoleon dan menetapkan kursus ke arah pemulihan kekuasaan keluarga. Untuk mencapai tujuan itu, ia menulis pamflet dan risalah untuk merumuskan program politik, menggambarkan dirinya sebagai pembaharu sosial, politik liberal, ahli militer, dan pendukung pembangunan pertanian dan industri. Dia juga memimpin dua upaya bersenjata gagal untuk menggulingkan rezim Raja Louis Philippe, pada tahun 1836 dan 1840. Dipenjara seumur hidup setelah kedua, ia melarikan diri pada tahun 1846, meminta perhatian diperbaharui pada dirinya sendiri.
Setelah Louis Philippe digulingkan dalam tahun 1848, Louis Napoleon diperbaharui pencarian dengan menawarkan dirinya sebagai calon presiden republik Perancis yang baru. Betapa terkejutnya para veteran politik, ia menang di tanah longsor. Kemenangan-Nya berkurang, namun, dengan kemenangan royalis dalam pemilihan legislatif pada tahun 1849 dan konstitusi yang membatasi dia untuk satu masa jabatan empat tahun. Dia memutuskan bahwa dilema oleh kudeta pada tanggal 2 Desember 1851, dengan asumsi kekuasaan diktator dan memperluas masa jabatannya sampai sepuluh tahun. Meskipun kantong terus oposisi, bukti nyata dukungan rakyat luas mendorong dia setahun kemudian untuk mengkonversi Republik Kedua ke dalam Kekaisaran Kedua; karena anak Napoleon I telah dikenal pengikutnya sebagai Napoleon II, Louis Napoleon mengambil gelar Napoleon III. Sejarawan membagi pemerintahannya menjadi dua periode. kediktatoran ini bertahan sampai 1860. Selama kediktatoran, Napoleon membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpikir intelektual, ia disensor koran dan diasingkan banyak penulis, termasuk Victor Hugo, melarang karya-karya mereka. Selama periode ini, oposisi mulai mount dan Napoleon terpaksa membatasi kekuasaannya. Setelah 1860, Louis Napoleon memulai serangkaian reformasi liberal yang memuncak dalam sebuah monarki terbatas, Kekaisaran Liberal, pada tanggal 2 Januari 1870. liberalisasi ini ditandai oleh undang-undang tenaga kerja, gerakan menuju perdagangan bebas, dan kebangkitan partai oposisi. Pada tahun 1868 ia diberikan kebebasan berkumpul dan melonggarkan pembatasan terhadap pers. Napoleon juga sangat memperpanjang rel kereta api Perancis dan mencoba untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin. Mungkin karya Napoleon III yang paling tahan lama adalah rekonstruksi Paris, diawasi oleh perencana kota Baron Haussmann.

keberhasilan-Nya, bagaimanapun, dibayangi oleh kebijakan luar negeri yang terlalu sering idealis, membutakan kaisar untuk bahaya nyata untuk keamanan Prancis. Dari 1854-1856 Prancis bergabung dengan Inggris, Kekaisaran Ottoman, dan kerajaan Sardinia dalam Perang Krimea memerangi kemajuan Rusia. Pada tahun 1859 Perancis berperang lagi dengan kerajaan Sardinia untuk mengusir Austria dari Italia. Meskipun Perancis menerima Nice dan Savoy tahun 1860 karena upayanya, intervensi Perancis menciptakan masalah lain. Perang adalah satu mahal, dan Napoleon tidak meramalkan kemungkinan bahwa Italia akan bersatu pada tahun 1861, menciptakan kekuatan Eropa dengan yang Perancis harus bersaing. Pada tahun 1863 Napoleon mendorong Maximilian, yang Archduke dari Austria, menjadi kaisar Meksiko. Marah oleh intervensi Perancis, Amerika Serikat menuntut agar meninggalkan Perancis. Namun, Maximilian tidak meninggalkan dan dibunuh oleh pemerintah Meksiko. Ancaman dari Prusia, khususnya, dianggap terlambat dan tidak siap menangkap Perancis dalam segala hal ketika perang datang pada tahun 1870. mengalahkan Swift di lapangan dipimpin untuk menangkap Napoleon, dan rezimnya digulingkan di Paris pada tanggal 4 September 1870. Ia meninggal dalam pengasingan di Chislehurst, Inggris.

Evaluasi dari jangkauan Napoleon III dari melihat dia sebagai tiran untuk memuji upaya ke arah demokrasi. Dia diwujudkan kontradiksi yang aneh dan pemerintahannya terombang-ambing dari rezim otoriter ke yang semakin demokratis. Petani sangat mendukung dia dan ia populer terpilih. Namun, ia menghancurkan setiap lawan. Dia ditingkatkan Perancis melalui upaya untuk mengurangi kemiskinan, untuk mendorong industrialisasi, dan untuk memperbaiki infrastruktur negara. Ketika ia diberikan reformasi liberal, ia tidak bisa menangani oposisi. Napoleon dikalahkan mencoba untuk menavigasi antara demokrasi dan penindasan.

Sumber:Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005.

Sumedang dan Ancaman Krisis Pangan

2011-02-26T20:58:00.001+07:00

Bisakah Mewujudkan Kemandirian Pangan?

Dampak pemanasan global (global warming) sudah sangat terasa. Perubahan cuaca ekstrim yang berimbas pada rusaknya tatanan ekologi lingkungan sedikit demi sedikit mengurangi keseimbangan alam. Apalagi tahun 2011 ini imbasnya diprediksi sejumlah pengamat sebagai tahun krisis pangan dunia.
Sinyal-sinyal itu pun tampak jelas akhir-akhir ini, beberapa harga kebutuhan pangan dalam waktu relatif singkat meroket mahal. Hingga membuat pusing para ibu rumah tangga, para pelaku usaha makanan, dan tentunya pemerintah sendiri menjadi kelabakan mencari solusi.
Seperti apa ancaman krisis pangan dunia ini? Apakah akan sama seperti zaman Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, ataukah akan menimbulkan bencana kelaparan dimana-dimana hingga sangat rentan terjadi konflik sosial. Yang jelas kini beberapa negara pemasok pangan dunia seperti Vietnam dan Thailand sudah mengambil langkah antisipasi dengan mulai mengurangi ekspornya. Sementara Indonesia mulai meringkatkan bea masuk impor bahan pangan, lantaran selama ini masih ketergantungan impor dari luar negeri.
Tidak heran jika Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Soemantri bersikeras ingin memindahkan pohon langka African Baobab dari Sukamandi, Subang ke lingkungan kampus UI sebagai bahan penelitian ilmiah lantaran pohon itu akan sangat berguna bagi keberlangsungan peradaban manusia ketika menghadapi krisis pangan luar biasa.
Bagaimana dengan Sumedang? Kalau melihat kondisi kekinian Sumedang hampir sama dengan daerah-daerah lainnya yang juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman. Banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi non pertanian. Namun, untuk beberapa waktu memang tidak begitu terasa dampaknya selama masih berjalannya program intensifikasi pertanian sisa-sisa Revolusi Hijau (kemajuan teknlogi pertanian).
Lain ceritanya jika ganasnya perubahan cuaca ekstrim tidak bisa diatasi dengan kemajuan teknologi pertanian. Hal itu sudah dirasakan para petani Sumedang, baik para petani padi maupun holtikultura yang dipusingkan dengan cuaca. Contoh kecil petani buah naga di Cibeureum Cimalaka pada imlek sekarang tidak lagi bisa memanen buah lantaran nyaris seluruh tangkal gagal berbuah karena pengaruh cuaca.
Diprediksi krisis pangan dunia itu bukan hanya terjadi pada tahun 2011 saja tetapi akan terus berlanjut pada rentang waktu yang cukup lama. Para pengamat mengatakan krisis pangan akan mengancam antara 5 hingga 10 tahun ke depan. Menghadapi kenyataan tersebut bagi Sumedang menjadi pekerjaan berat, apalagi dengan dibangunnya berbagai mega proyek dari Bendungan Jatigede, Tol Cisumdawu hingga Bandara Kertajati ke depannya nyaris menciutkan lahan pertanian lokal.
Bayangkan, setiap tahunnya dari data yang tercatat selama 2009 saja ratusan hektare lahan pertanian di Sumedang berkurang. Sebut saja pembebasan untuk Bendungan Jatigede telah mengurangi lahan pertanian Sumedang tidak kurang dari 2.500 hektare dari elepasi 4896, 22 hektare. Pembangunan tol Cisumdawu menelan lahan 1. 500 hektare itu belum termasuk untuk lahan Bandara Kertajati dan lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan, tempat niaga, dan pemukiman penduduk dan lainnya.
Jika Bendungan Jatigede menghilangkan lahan pertanian sebanyak 20 % maka jika digabungkan dengan tol dan bandara maka persentasenya lebih besar lagi. Ironis, di tengah keberadaan waduk sangat diperlukan bagi masyarakat di pantai Utara Jawa Barat yang selama ini menjadi lumbung pangan, berakibat Sumedang berkurang wilayah pertaniannya dan terancam krisis pangan berkepanjangan. Dipastikan dengan tenggelamnya 5 kecamatan dan 30 desa itu produksi beras Sumedang berkurang sekitar 80.000 ton per tahun.
Meski teori Robert Malthus yang menyatakan jumlah penduduk berkembang menurut deret ukur sementara produksi pertanian berkembang menurut deret hitung terpatahkan dengan Revolusi Hijau dengan ditemukan teknologi pertanian yang mampu mempercepat masa tanam, tetapi akankah pengaruh perubahan cuaca ekstrim mampu tertanggulangi.
Pemerintahan SBY pun hanya memberikan solusi jangka pendek dengan keluarnya Inpres bagi Kementan dan Bulog. Sementara ancaman krisis pangan antara 5-10 tahun ke depan. Bagi Sumedang ini menjadi pekerjaan berat, apakah dengan sisa lahan pertanian yang tersisa itu dan di tengah perubahan cuaca ekstrim ini Sumedang mampu mewujudkan kemandirian pangan?
Satu-satunya jalan yakni dengan fokus pada pembangunan sektor pertanian, mengembalikan lahan pertanian yang hilang lebih jauh lagi mampu menambah lahan pertanian. Bisa pula dengan menuntut kompensasi ke daerah yang diuntung oleh Jatigede agar suplay bahan pangan untuk Sumedang terjamin. Dengan cara seperti itu ancaman krisis pangan berkepanjangan bagi Sumedang bisa diminimalisir. Wallaahua’lam. (*)

Rubrik ‘Catatan’ Radar Sumedang Jum’at 28 Januari 2011

Mitos Dibalik Sejarah Cadas Pangeran

2011-01-28T22:28:00.000+07:00

Dipatungkan Mucul Keganjilan, Mungkinkah Lantaran Sejarahnya Salah?

Kejadian ganjil dan aneh menyelimuti proses pengerjaan dan pascarampungnya patung Pangeran Kornel ditempatkan di persimpangan jalan Cadas Pangeran. Apakah itu sinyalemen penentangan dimensi lain, lantaran cerita sejarahnya keliru?
Tempat patung Pangeran Kornel berada sekarang, di persimpangan jalan Cadas Pangeran, di tengah masyarakat sekitar menyimpan cerita yang menjadi mitos tersendiri. Kendati mereka tidak tahu pasti kebenaran sejarahnya seperti apa. Rupanya keberadaan patung yang berangkat dari mitos itu menciptakan mitos lagi yang sampai sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Suatu hari seorang remaja putri yang lagi kasmaran meminta pada pacarnya untuk difoto di patung tersebut. Pacarnya pun mengabulkan dan akhirnya mengabadikan keinginan kekasihnya itu berpoto dengan naik untuk mendapatkan latar berjabattangan patung tersebut.
Namun, sepulangnya dari Cadas Pangeran sepasang kekasih itu langsung jatuh sakit. Itu sepenggal kisah yang santer berkembang di masyarakat, yang menciptakan mitos tersendiri setelah dibuatnya patung itu pada masa pemerintahan Bupati Sutardja pada tahun 1987.
Cerita yang sama pula muncul saat patung itu dibuat dan bisa berdiri menggah di sana. Tahun 1987 tiap instansi pemerintah diwajibkan memberikan karya terbaiknya untuk dipajang mempercantik sudut kota Sumedang.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang (sekarang Dinas Pendidikan,red), akhirnya menyumbangkan karya terbaiknya berupa patung Pangeran Kornel yang berjabattangan dengan orang yang disebut Daendels tersebut. Kini orang itu masih ingat betul proses pengerjaan sampai selesainya patung itu.
Caltim Prananjaya adalah pembuat patung tersebut, yang kini duduk sebagai Kasi Budaya Disbudparpora. Ia mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengerjakan patung tersebut dalam waktu secepat mungkin. Dengan dibantu beberapa orang lainnya, dalam waktu satu bulan patung itu akhirnya rampung.
Selama proses pengerjaan, Caltim mengakui dirinya hanya menjalankan perintah, semua sumber referensi pengerjaannya dari Yayasan Pangeran Sumedang. Bahkan, waktu itu cerita Caltim, yayasan sampai terlibat langsung dan kerap datang ke tempat pengerjaannya yang dibuat di rumah Caltim di Tomo.
“Waktu itu belum ada hasil penelitian seperti ini,” komentar Caltim setelah membaca makalah Djoko Marihandono yang menyimpulkan sosok yang berjabattangan dengan Pangeran Kornel bukanlah Daendels seperti cerita sejarah yang berkembang sampai beberapa generasi terakhir ini.
Keanehan pun menyelimuti pascarampungnya patung dan berhasil ditempatkan di persimpangan jalan Cadas Pangeran. Waktu itu, sebanyak tidak kurang dari 48 orang pemuda yang ikut membantu mendirikan patung itu langsung mengalami kesurupan. “Entahlah, kami pun waktu itu tidak berbuat yang aneh-aneh.
Hanya saja dari yayasan menyarankan kepada kami untuk berziarah ke makam Pangeran Kornel yang berada di Kompleks Pemakaman Pasarean Gede. “Anehnya lagi setelah ziarah semua orang yang kesurupan kembali sadar,” terang Caltim yang masih terheran-heran. Apakah mungkin, kesurupan itu lantaran salah cerita sejarahnya.
Sampai saat ini, di patung tersebut masih sering disuguhi sesajen. Seperti dituturkan, Asep, 28, warga sekitar patung yang membuka usaha tambal ban tidak jauh dari patung tersebut. Menurutnya, setiap malam Selasa, kerap ada orang yang menaruh sesajen di bawah patung tersebut. “Kami pun dulu juga sering ikut memberikan sesaji disitu berupa tape singkong bakar,” aku Asep yang kini tidak lagi menaruh sesaji.
Asep mengakui kalau dulu di awal-awal berdirinya patung di persimpangan jalan tersebut banyak hal ganjil. Asep dan orang-orang sekitar patung itu kerap memperingatkan jika ada orang yang akan berbuat aneh-aneh dipatung tersebut. “Misalnya kalau ada yang mau naik ke patung itu, saya peringatkan agar mengurungkan niatnya,” tambah Asep. Sebab dulu sempat, cerita Asep ada anak remaja naik ke patung tersebut lalu entah kenapa ia menampar wajah patung yang dianggap Deandels tersebut. “Setelah turun ia sontak tereseok-seok ke kiri dan ke kanan seperti orang yang ditampar berkali-kali,” tutur Asep.
Lantas apa hubungannya kejadian-kejadian ganjil dan temuan hasil penelitian dosen UI tersebut. Apakah lantaran cerita sejarahnya keliru?

Menyibak Tabir Sejarah Cadas Pangeran (Bagian 2)

2011-01-28T22:24:00.000+07:00

Penuh Kontradiksi dan Keanehan, Mitos itu Legitimasi Kekuasaan

Hasil kajian dekonstruksi sejarah Djoko Marihandono menyimpulkan jikalau penentangan pembangunan Cadas Pangeran oleh Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata tersebut hanyalah sebuah mitos. Djoko pun melihat banyak hal aneh dan kontradiksi dari mitos tersebut.
Pendekatan dekonstruksi yang dilakukan Djoko Marihandono cukup menarik dan memberikan sisi lain dari cerita sejarah Cadas Pangeran selama ini. Menurutnya, mitos pembangunan Cadas Pangeran semasa pemerintahan kolonial tersebut sengaja diciptakan sedemikian mengesankan perlawanan tajam antara pribumi dengan pemerintah kolonial. Tujuannya tiada lain sebagai upaya polarisasi politik, dari rezim pasca Daendels yang sangat menentangnya.
Dengan adanya mitos tentang pembangunan jalan tersebut, ungkap Djoko, polarisasi politik yang terjadi selama dan pasca pemerintahan Herman Willem Daendels, bukan hanya terbatas pada orang Eropa tetapi juga melibatkan orang pribumi.
“Munculnya legenda di atas menunjukkan bahwa beberapa kalangan pejabat Eropa berusaha menciptakan citra tentang Daendels di mata para elit penguasa dan masyarakat pribumi. Penentangan oleh Pangeran Kusumadinata membuktikan bahwa program Daendels menimbulkan penderitaan dan akhirnya memunculkan perlawanan rakyat,” kata Djoko Marihandono dalam makalahnya berjudul Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808: Komparasi Sejarah Dan Tradisi Lisan.
Menurutnya, hal itu sengaja dimunculkan dan digunakan oleh orang-orang Eropa yang anti-Daendels untuk menyatakan bahwa mega proyek Daendels tidak berhasil mengentaskan kondisi kehidupan rakyat.
Sementara itu, Djoko pun cukup jeli dengan mitos perlawanan kepada kolonial yang dilakukan Pangeran Kusumadinata. “Hal ini sangat menarik mengingat dalam masyarakat Sunda terutama Sumedang tidak banyak menyampaikan keluhan ketika mengalami eksploitasi oleh VOC sejak satu setengah abad sebelumnya, tiba-tiba memunculkan suatu legenda yang bersifat penentangan terhadap suatu program jangka pendek oleh penguasa kolonial,” tulis Djoko retoris.
Sampai pada kesimpulan terakhirnya, Djoko tetap kukuh bahwa cerita aksi protes itu adalah legenda yang merupakan sebuah mitos. Bahwa fungsi mitos, kata Djoko terbatas sebagai identitas budaya lokal yang tumbuh dan beredar di kalangan masyarakat tertentu. Mitos selain mengandung banyak kelemahan, di samping itu mitos juga sengaja dibuat untuk tujuan tertentu seperti menonjolkan peran seseorang dengan tujuan legitimasi kekuasaan.
Ada beberapa kelemahan yang tampak pada mitos Pangeran Kornel tersebut. Djoko mulai bermain retorika sederhana dengan sebuah jawaban atas pertanyaan berikut ini : Mungkinkan Daendels akan membiarkan seorang bupati melawan kebijakannya dan menantang di depannya, mengingat selama periode pemerintahannya, Sultan Banten diturunkan dan istananya dihancurkan?; tiga orang raja Jawa diturunkan dan dibuang atas perintahnya setelah terbukti bahwa mereka menentangnya?
“Di Banten, Cirebon dan Yogyakarta dengan ikatan feodal yang sangat kuat, Daendels bertindak tegas tanpa memperhitungkan resiko terjadinya pergolakan atau perlawanan. Jika di Sumedang yang terbatas pada suatu kabupaten, terjadi perbuatan yang menentang kebijakannya, Daendels pasti tidak akan segan mengerahkan kekuatan militernya dan menghukum penguasa setempat,” urai Djoko. Dalam mitos itu Daendels digambarkan sebagai seorang yang lemah dan mudah menerima tuntutan yang diajukan dengan sikap menentangnya. “Ini merupakan pencitraan yang tidak tepat,” lanjutnya lagi.
Tentang sosok Pangeran Kusumadinata, Djoko melihat beberapa kelemahan juga dalam mitos itu. Pangeran Kusumadinata dilahirkan pada tahun 1791, atau berumur 17 tahun ketika Daendels melaksanakan proyek jalan rayanya tersebut. “Meskipun ada peluang bagi seorang anak untuk menduduki jabatan sebagai bupati di wilayah Sunda dengan perwalian, bupati dalam usia 16-17 tahun sulit digambarkan bisa berhadapan dengan seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata Prancis yang berkuasa atas seluruh kawasan sebelah timur Tanjung Harapan,” nyatanya lagi.
Di akhir makalahnya, Djoko hanya menutupnya dengan beberapa pertanyaan berikut: sejauh mana kepekaan Pangeran Kusumadinata terhadap kondisi rakyatnya? Apakah sebelum pembangunan jalan ini dan sesudah peristiwa tersebut Pangeran Kusumadinata mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan warganya? Bagaimana peran orang-orang di sekitarnya dalam menghadapi tuntutan Daendels? “Semua pertanyaan ini memerlukan pengkajian lebih lanjut, apabila mitos tersebut masih dianggap layak untuk digunakan sebagai sumber sejarah khususnya dalam penulisan sejarah Cadas Pangeran,” tulis Djoko menutup makalahnya.

Menyibak Tabir Sejarah Cadas Pangeran (Bagian 1)

2011-01-28T22:19:00.000+07:00

Deandels

Benarkah yang Berjabat Tangan dengan Pangeran Kornel adalah Deandels?

Selama ini semua orang tahu kalau patung yang berdiri di persimpangan jalan Cadas Pangeran merupakan rekaman cerita sejarah kelam Cadas Pangeran dalam masa pembangunannya di masa penjajahan kolonial. Tetapi benarkan orang yang bersalaman dengan tangan kiri oleh Pangeran Kornel itu Deandels?
Kenyataan itu terungkap dalam sebuah makalah ilmiah karya Dr.M.I.Djoko Marihandono S.S.,M.Si seorang pengajar tetap pada Program Studi Prancis, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang berjudul Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808: Komparasi Sejarah Dan Tradisi Lisan. Makalah tersebut mencoba mengungkap tabir mitos pembangunan jalan jalur Bandung—Sumedang yang memunculkan banyak mitos yang tumbuh di masyarakat.
Djoko mencoba mendekontruksikan kembali sejarah Cadaspangeran dengan cara membandingkan antara sejarah dan tradisi lisan. “Pembangunan jalur ini menumbuhkan banyak mitos karena kondisi medan alamnya yang sangat berat, melalui lereng gunung yang bercadas, yang secara geografis berbeda dengan pembangunan jalan jalur lainnya yang dikerjakan Deandels,” urai Djoko pada halaman empat pembukaan makalahnya.
Pada poin kelima makalah dengan subjudul ‘Dekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Cadas Pangeran’, Djoko mengelaborasi kajiannya dengan mempertegas pendekatan yang digunakannya yakni dekonstruksi sejarah. Tujuan utama dari metode dekonstruksi urai Djoko yaitu pemberian makna baru atas interpretasi terhadap fakta sejarah.
Data arsip yang digunakan sebagai bahan kajian adalah kumpulan surat-surat yang tersimpan dalam bundel Priangan yang tersimpan di Arsip Nasional RI (ANRI). Arsip ini berasal dari korespondensi selama pertengahan tahun 1808 dari para penguasa pribumi kepada para pejabat Belanda, khususnya yang ditugasi untuk mengawasi pelaksanaan proyek jalan raya tersebut.
Dari kumpulan surat tersebut tampaknya berbeda dengan apa yang dimuat dalam mitos yang menyampaikan bahwa Pangeran Kusumadinata atau dikenal Pangeran Kornel (1971-1828) menentang pembangunan jalan raya tersebut dengan alasan daerah yang dilewati (Cadas Pangeran) sangat memberatkan bagi tenaga kerjanya. “Sebaliknya bupati Sumedang (tanpa nama) yang disebut-sebut dalam arsip tidak menyatakan keberatan sama sekali, bahkan menawarkan bantuannya lebih lanjut kepada penguasa kolonial jika masih diperlukan,” tulis Djoko pada halaman 15.
Peristiwa kedatangan seorang Gubernur Jenderal ke suatu daerah akan meninggalkan catatan arsip yang cukup panjang mulai dari laporan keberangkatannya sampai kembalinya dan jalur yang ditempuhnya, pasti akan dicatat secara lengkap dan tersimpan dalam arsip. “Peristiwa pertemuan Gubernur Jenderal Daendels dan Pangeran Kusumadinata tidak tertulis dalam arsip mana pun, termasuk juga dalam laporan Daendels sendiri kepada Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim,” jelas Djoko masih di halaman 15. Di samping arsip, beberapa tulisan leksikografi yang membahas tentang masa pemerintahan Daendels juga tidak menyebut sebuah peristiwa terjadi di Cadas Pangeran.
Lebih lanjut, Djoko mencoba menganalisanya dari sisi temporal antara yang tertera pada prasasti di Cadas Pangeran dengan masa-masa penting Deandels tinggal di Hindia Belanda. Dalam prasasti itu tertulis tanggal pembuatannya antara 26 November 1811 sampai dengan 12 Maret 1812.
Berdasarkan sumber arsip, Daendels mengakhiri masa pemerintahannya pada tanggal 16 Mei 1811 ketika harus menyerahkan jabatannya kepada Jan Willem Janssens. Pada tanggal 29 Juni 1811 Daendels berlayar kembali ke Eropa dari pelabuhan di Surabaya. Pada bulan September 1811 ia diterima oleh Napoléon Bonaparte di Paris Prancis.
“Dengan demikian periode yang dimaksudkan dalam prasasti tersebut (tanggal 26 November 1811 sampai dengan 12 maret 1812) bukan masa pemerintahan Daendels, melainkan masa pemerintahan Raffles (Inggris),” urai Djoko.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, lantas siapakah orang yang ditemui Pangeran Kusumadinata dan diajak berjabattangan dengan menggunakan tangan kiri itu? Berdasarkan kenyataan itu, Djoko menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali pertemuan antara Pengeran Kusumadinata dengan Deandels di Cadas Pangeran. Begitu juga setelah masa pemerintahan Deandels digantikan oleh Raffles sangat tidak mungkin. Lantaran seperti diketahui Djoko dari arsip pemerintah Inggris (Engelsch Tusschenbestuur) tidak pernah tercatat kunjungan Raffles ke daerah Priangan selama tahun pertama pemerintahannya.
Menurut Djoko, kemungkinan besar yang bisa diduga adalah bahwa pejabat yang bertemu dengan Pangeran Kusumadinata di Cadas Pangeran hanya seorang pejabat tinggi Inggris, khususnya yang ditugasi untuk mengawasi proyek perluasan jalan yang ada. Mengingat usia Pangeran Kusumadinata, pada saat peristiwa yang ada dalam prasasti itu, baru 20 tahun.

Perlawanan di Aceh (1873–1904)

2011-01-21T20:45:00.000+07:00

Cut Nyak Dien

Dari berbagai perlawanan yang terjadi di Nusantara, tampaknya perlawanan di Aceh merupakan perlawanan yang menarik dan berlangsung lama.

a. Latar Belakang Perlawanan.

Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai dengan tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Situasi ini mulai berubah dengan adanya Traktrat Sumatra (yang ditandatangani Inggris dengan Belanda pada tanggal 2 November 1871). Isi dari Traktrat Sumatra 1871 itu adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatra, termasuk Aceh. Dengan demikian, Traktrat Sumatra 1871 jelas merupakan ancaman bagi Aceh. Karena itu Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yakni mengadakan hubungan dengan Turki, Konsul Italia, bahkan dengan Konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Belanda memberikan ultimatum, namun Aceh tidak menghiraukannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memaklumkan perang kepada Aceh.

b. Jalannya Perlawanan

Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah melakukan persiapanpersiapan. Sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai pengorbanan besar, yakni tewasnya Mayor Jenderal Kohler.

Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmuh Syah. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh oleh pihak Belanda, banyak mengundang para tokoh dan rakyat untuk bergabung berjuang melawan Belanda. Tampilah tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan isterinya Cut Nyak Dien. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang istana kesultanan, dan terjadilah pertempuran di istana kesultanan. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan, sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana.

Pada akhir tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Swieten dengan kekutan 8.000 orang tentara. Pertempuran seru berkobar lagi pada awal tahun 1874 yang akhirnya Belanda berhasil menduduki istana kesultanan. Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Syah meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yakni Muhammad Daud Syah.

Sementara itu, ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki, yaitu Habib Abdurrachman tiba kembali di Aceh tahun 1879 maka kegiatan penyerangan ke pos-pos Belanda diperhebat. Habib Adurrachman bersama Teuku Cik Di Tiro dan Imam Lueng Bata mengatur taktik penyerangan guna mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda.

Menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronye (seorang ahli tentang Islam) untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh. Dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Gafar, ia berhasil masuk Aceh.

Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul De Atjehers (Orang Aceh). Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan para kepala di bawahnya dan ulama mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan rakyat.

Dengan demikian langkah yang ditempuh oleh Belanda ialah melakukan politik "de vide et impera ( memecah belah dan menguasai). Cara yang ditempuh kaum ulama yang melawan harus dihadapi dengan kekerasan senjata; kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk masuk korps pamong praja di lingkungan pemerintahan kolonial.

Belanda mulai memikat hati para bangsawan Aceh untuk memihak kepada Belanda. Pada bulan Agustus 1893, Teuku Umar menyatakan tunduk kepada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi panglima militer Belanda. Teuku Umar memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian bersekutu dengan Panglima Polim menghantam Belanda. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. Van Heutz berhasil memukul perlawanan Teuku Umar dan Panglima Polim. Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polim menyingkir ke Aceh Timur. Dalam pertempuran di Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur.

Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Syah, masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan. Pada tanggal 6 September 1903 Panglima Polim beserta 150 orang parjuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Syah. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menan-datangani Plakat Pendek yang isinya sebagai berikut.

1) Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya.

2) Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan belanda.

3) Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda.

Dengan ini, berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.

Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825–1830)

2011-01-21T20:38:00.000+07:00

Pangeran Diponegoro

Pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat pada permulaan abad ke-19. Khususnya di Yogyakarta, campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Sebabsebab perlawanan Diponegoro, antara lain sebagai berikut.

a. Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo (kaki tangan Belanda).

b. Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan.

c. Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan, karena hak-haknya banyak yang dikurangi.

d. Sebagai sebab khususnya ialah adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pertempuran perrtama meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke Dekso. Di daerah Plered, pasukan Diponegoro dipimpin oleh Kertapengalasan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat.

Kabar mengenai pecahnya perang melawan Belanda segera meluas ke berbagai daerah. Dengan dikumandangkannya perang sabil, di Surakarta oleh Kiai Mojo, di Kedu oleh Kiai Hasan Besari, dan di daerah-daerah lain maka pada pertempuranpertempuran tahun 1825–1826 pasukan Belanda banyak terpukul dan terdesak.

Melihat kenyatan ini, kemudian Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan, antara lain sebagai berikut.

a. Siasat benteng stelsel, yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827.

b. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda.

c. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000,- ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro.

d. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap.

Dengan berbagai tipu daya, akhirnya satu per satu pemimpin perlawanan tertangkap dan menyerah, antara lain Pangeran Suryamataram dan Ario Prangwadono (tertangkap 19 Januari 1827), Pangeran Serang, dan Notoprodjo (menyerah 21 Juni 1827, Pangeran Mangkubumi (menyerah 27 September 1829), dan Alibasah Sentot Prawirodirdjo (menyerah tanggal 24 Oktober 1829). Kesemuanya itu merupakan pukulan yang berat bagi Pangeran Diponegoro.

Melihat situasi yang demikian, pihak Belanda ingin menyelesaikan perang secara cepat. Jenderal de Kock melakukan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro. De Kock berjanji apabila perundingan gagal maka Diponegoro diperbolehkan kembali ke pertahanan. Atas dasar janji tersebut, Diponegoro mau berunding di rumah Residen Kedu, Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Namun, De Kock ingkar janji sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap ketika perundingan mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro kemudian di bawa ke Batavia, di[indahkan ke Menado, dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855.

Perlawanan Kaum Paderi (1821–1838 )

2011-01-21T20:32:00.000+07:00

Tuanku Imam Bonjol

Perang Paderi melawan Belanda berlangsung 1821–1838, tetapi gerakan Paderi sendiri sudah ada sejak awal abad ke-19. Di lihat dari sasarannya, gerakan Paderi dapat dibagi menjadi dua periode.

a. Periode 1803–1821 adalah masa perang Paderi melawan Adat dengan corak keagamaan.

b. Periode 1821–1838 adalah masa perang Paderi melawan Belanda dengan corak keagamaan dan patriotisme.

Sejak tahun 1821 saat kembalinya tiga orang haji dari Mekkah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang, gerakan Paderi melawan kaum Adat dimulai. Kaum Paderi berkeinginan memperbaiki masyarakat Minangkabau dengan mengembalikan kehidupannya yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal kaum Adat justru ingin melestarikan adat istiadat warisan leluhur mereka.

Adat yang selama itu dianut dan yang menjadi sasaran gerakan Paderi adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti menyabung ayam, berjudi, madat, dan minum-minuman keras. Terjadilan perbenturan antara kaum Adat dengan kaum Paderi. Kaum Adat yang merasa terdesak, kemudian minta bantuan kepada pihak ketiga, yang semula Inggris kemudian digantikan oleh Belanda (berdasarkan Konvensi London).

Perang Paderi melawan Belanda meletus ketika Belanda mengerahkan pasukannya menduduki Semawang pada tanggal 18 Februari 1821. Masa Perang Paderi melawan Belanda dapat dibagi menjadi tiga periode.

a. Periode 1821–1825, ditandai dengan meletusnya perlawanan di seluruh daerah Minangkabau. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, kaum Paderi menggempur pos-pos Belanda yang ada di Semawang, Sulit Air, Sipinan, dan tempat-tempat lain. Pertempuran menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Tuanku Pasaman kemudian mengundurkan diri ke daerah Lintau. Sebaliknya, Belanda yang telah berhasil menguasai Lembah Tanah Datar, kemudian mendirikan benteng pertahanan di Batusangkar (Fort Van den Capellen).

b. Periode 1825–1830, ditandai dengan meredanya pertempuran. Kaum Paderi perlu menyusun kekuatan, sedangkan pihak Belanda baru memusatkan perhatiannya menghadapi perlawanan Diponegoro di Jawa.

c. Periode 1830–1838, ditandai dengan perlawanan di kedua belah yang makin menghebat. Pemimpin di pihak Belanda, antara lain Letkol A.F. Raaff, Kolonel de Stuer, Mac. Gillavry dan Elout, sedangkan di pihak Paderi ialah Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku nan Gapuk, Tuanku Hitam, Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Tambusi.

Pada tahun 1833, Belanda mengeluarkan Pelakat Panjang yang isinya, antara lain sebagai berikut.

a. Penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak yang berat dan kerja rodi.

b. Belanda akan bertindak sebagai penengah jika terjadi perselisihan antarpenduduk.

c. Penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri.

d. Hubungan dagang hanya diperbolehkan dengan Belanda.

Belanda menjalankan siasat pengepungan mulai masuk tahun 1837 terhadap Benteng Bonjol. Akhirnya, Benteng Bonjol berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Selanjutnya, Belanda mengajak berunding kaum Paderi yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol (25 Oktober 1837). Setelah ditahan, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon (1839), dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado hingga wafat tanggal 6 November 1864.Perlawanan kaum Paderi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Tambusi. Setelah Imam Bonjol tertangkap, akhirnya seluruh Sumatra Barat jatuh ke tangan Belanda. Itu berarti seluruh perlawanan dari kaum Paderi berhasil dipatahkan oleh Belanda.(*)

Perlawanan Rakyat Maluku di Bawah Thomas Matullesi (1817)

2011-01-21T20:15:00.004+07:00

Kapitan Pattimura

Sejak abad ke-17 perlawanan rakyat Maluku terhadap Kompeni sudah terjadi, namun perlawanan yang dahsyat baru muncul pada permulaan abad ke-19, di bawah pimpinan Thomas Matulessi (lebih dikenal dengan nama Pattimura).

Latar belakang timbulnya perlawanan Pattimura, di samping adanya tekanan- tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan hal sebagai berikut.

a. Sebab ekonomis, yakni adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa.

b. Sebab psikologis, yaitu adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Hal-hal tersebut di atas merupakan tindakan penindasan pemerintah Belanda terhadap rakyat Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bangkit dan berjuang melawan imperialisme Belanda. Aksi perlawanan meletus pada tanggal 15 Mei 1817 denganmenyerang Benteng Duurstede di Saparua. Setelah terjadi pertempuran sengit, akhirnya Benteng Duurstede jatuh ke tangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura. Banyak korban di pihak Belanda termasuk Residen Belanda, Van den Berg ikut terbunuh dalam pertempuran.

Kemenangan atas pemerintah kolonial Belanda memperbesar semangat perlawanan rakyat sehingga perlawanan meluas ke Ambon, Seram dan pulaupulau lain. Di Hitu perlawanan rakyat muncul pada permulaan bulan Juni 1817 di bawah pimpinan Ulupaha. Rakyat Haruku di bawah pimpinan Kapten Lucas Selano, Aron dan Patti Saba.

Situasi pertempuran berbalik setelah datangnya bala bantuan dari Batavia di bawah pimpinan Buyskes. Pasukan Belanda terus mengadakan penggempuran dan berhasil menguasai kembali daerah-daerah Maluku. Perlawanan semakin mereda setelah banyak para pemimpin tertawan, seperti Thomas Matulessi (Pattimura), Anthonie Rhebok, Thomas Pattiweal, Lucas Latumahina, dan Johanes Matulessi.

Dalam perlawanan ini juga muncul tokoh wanita yakni Christina Martha Tiahahu. Sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Thomas Matulessi dan kawan-kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan.(*)

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) 1830–1870

2011-01-21T17:47:00.004+07:00

a. Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut.
1) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
2) Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenisjenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3) Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.
b. Aturan-Aturan Tanam Paksa
Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
1) Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.
2) Tanah yang disediakan bebas dari pajak.
3) Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.
4) Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
5) Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.
6) Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.
7) Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepalakepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.
c. Pelaksanaan Tanam Paksa
Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut.
1) Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.
2) Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
3) Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.
4) Waktu yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi.
5) Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah
6) Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata
tidak dikembalikan.
d. Akibat Tanam Paksa
Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut.
1) Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)
a) Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
b) Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
c) Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
d) Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
e) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.
2) Bagi Belanda.
Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:
a) Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
b) Hutang-hutang Belanda terlunasi.
c) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
d) Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.
e) Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
f) Perdagangan berkembang pesat.
e. Akhir Tanam Paksa
Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.
1) Golongan Pengusaha
Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.
2) Baron Van Hoevel
Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.
3) Eduard Douwes Dekker
Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti "aku telah banyak menderita", ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.
Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsurangsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.

Sumber: E-Book BSE

Benarkah Yogyakarta Ada Dua?

2011-01-17T21:56:00.001+07:00

Sejarah Toponomi Daerah Perjuangan

Jika kita mendengar kata Yogyakarta, maka pikiran kita pasti langsung terbesit dengan ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota yang menjadi ikon budaya tidak saja lokal tapi mancanegara. Kota yang terkenal dengan makanan khasnya gudeg dan beraneka macam budaya maupun objek wisata.
Terus dimana letak persamaannya dengan nama tempat yang hanya ibu kota kecamatan saja, Buahdua yang merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Satu yang tidak dipungkiri adalah suasana zaman dan pengalaman batin historis sewaktu mempertahankan kemerdekaan.
Memang secara langsung tidak ada hubungan tetapi dilihat dari pengalaman sejarah, dua tempat ini terasa dekat dan akrab. Semuanya kembali ke tahun 1948 setelah Perjanjian Renville ditandatangani sehingga RI tinggallah Yogyakarta saja. Karena alasan politis, sebagian TNI dari Jawa Barat harus menyingkir ke wilayah negara bagian RI di Yogya.
Sejak saat itulah, mulai dirangkai hubungan historis sampai akhirnya TNI dari Yogyakarta kembali lagi ke Jawa Barat dan pertama menginjakan pengaruh kekuatan Siliwangi yang semakin kuat cengkramannya di bumi tanah Pasundan ini.
Rintangan tentara Siliwangi yang pulang kembali ke haribaan kampung halamannya menghadang di medan perjalanan. Jika sewaktu berangkat Siliwangi dihantarkan sampai Semarang dengan menumpang kapal laut, maka sewaktu long march Siliwangi berjalan kaki menembus hutan belantara Jawa yang berbahaya. Entah berapa prajurit Siliwangi yang gugur di medan laga sewaktu long march.
Begitu pun setibanya di bumi Pasundan, rintangan silih berganti datang. Baik dengan pertentangan intrik militer dalam tubuh Siliwangi sendiri, maupun dengan laskar perang yang tadinya sehaluan setelah pulang kembali mereka nyata-nyata menjadi batu sandungan yang menjadi lawan tanding tambahan selain Belanda.
Laskar-laskar tentara Islam yang tergabung dalam barisan Darul Islam Kartusuwiryo pun tak pelak banyak mewarnai peperangan tak terhindarkan. Situasi politik di Jawa Barat semakin runyam. Selain harus berhadapan dengan Belanda, Siliwangi pun terpaksa berperang dengan saudara sendiri baik itu di dalam tubuh Siliwangi maupun dengan DI.
Pecahlah konflik segitiga di Jawa Barat. Peperangan dengan tentara Siliwangi terjadi karena perbedaan prinsip perjuangan di Jawa Barat. Sebagian tentara Siliwangi ketika gagasan Negara Pasundan terbentuk ada yang sejalan dengan cita-cita perjuangannya. Ada pula sebagian tentara Siliwangi yang memang jauh bersebrangan. Sampai pada akhirnya benar-benar menjadi lawan.
Ada beberapa hipotesis dari beberapa pengamat militer, yang mengatakan Siliwangi yang setuju dengan terbentuknya Negara Pasundan lantaran mereka telah terbujuk oleh oportunis kaum federalis yang diiming-imingi pangkat dan jabatan jika kelak negara tersebut berdiri sendiri. (*)

Kepentingan Asing Dibalik Gerakan Separatis Ambon dan Papua

2011-01-17T21:32:00.001+07:00

Kiranya benar pernyataan Soeripto, salah seorang angggota Komisi III DPR RI ketika diwawancarai ANTV rabu petang (4 Juli 2007) perihal pandangannya mengenai pengibaran bendera RMS di Ambon dan bendera Bintang Kejora di Papua. Menurutnya riak separatis di wilayah Indonesia Timur itu tidak berdiri sendiri adanya. Tetapi ada kepentingan asing yang sangat besar dibalik isu separatis yang dimunculkan.
Ia juga menegaskan kalau kejadian pengibaran-pengibaran bendera itu sepenuhnya dikontrol oleh campur tangan intelejen asing yang sudah sejak lama berkeliaran di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Soeripto juga memberika saran dan nasehat politik supaya pemerintah segera menuntaskan masalah ini dengan membongkar penggagas sebenarnya (master mind).
Kalau diruntut dari jejak sejarah negeri ini, sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dengan muatan-muatan asing di balik gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Ada banyak cermin sejarah untuk kita putar ulang, alangkah jelas dan nyatanya kepentingan asing di balik gerakan separatis tersebut. Dari mulai gerakan separatis di Sumatra, di Jawa, di Sulawesi, terlebih di Ambon dan di Papua, kiranya jelas sangat kentara.
Nenek moyang isu yang dilancarkan dari dulu hingga sekarang masih sama yaitu anak dari politik ”devide at impera”, politik memecah belah dan menaklukan/menguasai. Cuma yang berbeda adalah varian dan zamannya saja. Ibarat sebuah varian virus, varian politik pecah belah atau adu domba ini semakin ke sini semakin halus dan semakin tersamarkan. Sehingga kita sendiripun cukup sulit untuk mengatakan kalau itu sebuah ”virus”. Begitu kiranya jika dianalogikan antara varian virus dengan varian politik pecah belah atau adu domba.
Pada zaman kakek buyut kita Diponegoro, Belanda telah lebih dulu menanamkan politik ini. Tanpa itu mungkin Perang Belanda tidak ”Cuma 5 menit saja”(baca lima tahun) 1825-1830, bisa jadi lebih dari 5 tahun. Konon dalam sejarah Perang Jawa atau Perang Dipanagara ini merupakan perang yang banyak menguras amunisi bagi kolonilalis Belanda.
Tetapi karena begitu besarnya kepentingan Belanda atas tanah Jawa, maka segala cara untuk menaklukan Jawa dilakukan termasuk dengan adu domba. Pada akhirnya kerajaan terbesar di Jawa itu berhasil di pecahkan oleh Belanda menjadi dua bagian yang satu di Yogyakarta dan satunya lagi di Surakarta, melalui perjanjian Giyanti.
Dari kisah sejarah itu, sudah terlihat bagaimana imperialis Barat dengan mudahnya mempartisi (mengota-kotakan) musuh-musuhnya menjadi bagian-bagian kecil, sehingga mudah diatur dan dikuasai demi kepentingan besarnya di Tanah Jawa. Apa kepentingan asing pada waktu itu ? Tiada lain dan tiada bukan, ketergantungan Belanda akan hasil bumi atau kekayaan alam Tanah Jawa. Sejak zaman dulu saja tanah air kita ini begitu menjadi primadona negeri-negeri imperialis Barat. Negara Barat mana coba yang belum merasakan begitu nikmatnya mencicipi Indonesia?
Kalau kita urut kiranya semua negera Barat pernah menikmati manisnya Indonesia, walaupun itu banyak memberikan pahit bagi Indonesia sendiri. Mulai dari bangsa Portugis, Sepanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris. Kalau diperdetil kembali sebenarnya Belanda ketika melakukan ”perdagangan” di Nusantara ini, tidak seratus persen orang-orang Belanda. Sebesar apa sih negeri Belanda untuk bisa menaklukan Nusantara yang besar ini. Secara logika tidak mungkin.
Makanya orang Belanda ini cukup pintar, mereka melibatkan orang-orang dari negeri Eropa lainnya untuk dijadikan tentara bayaran. Tentara-tentara bayaran itu berasal hampir dari seluruh penjuru Eropa. Dan ketika mereka mulai mapan dengan berhasil didirikannya VOC, maka sediki-demi sedikit kekuatan tentara pun diperkuat hingga pada akhirnya terbentuklah Negara Hindia Belanda (Indonesia). Hasilnya pun cukup terlihat jelas kas negeri Belanda mengalami overload (baca :batig slot).
Kerajaan Belanda mampu membangun negerinya hingga selamat dari lautan yang setiap saat mengancamnya; mampu membayar hutang perang kepada Belgia dan bisa melancarkan misi keagamaannya di Indonesia dan di negeri jajahan lainnya.
Lagi-lagi sulit sekali memisahkan 3G (Gold, Glory dan Gosvel) dari muatan-muatan imperialis Barat ini. Mungkin sampai sekarang muatan-muatan 3G ini masih digunakan. Contoh jelas apa yang dicetuskan G. W. Bush tidak lama setelah WTC dihancurkan, dengan tanpa tedeng aling-aling ia menyatakan kalau perang terhadap ”terorisme” itu adalah kelanjutan dari Perang Salib. Terbukti jelas muatan 3G masih dianggap isu politik ampuh untuk menguasai dunia.
Bagaimana dengan keberlanjutannya setelah merdeka? Kemerdekaan kita raih bukan dengan hadiah pemberian dari penjajah tetapi dengan perjuangan tetesan darah dan air mata para pahlawan pendahulu kita. Mereka berjuang demi tegaknya merah putih di atas ibu pertiwi. Cita-cita mulia hidup di alam merdeka tercapai dengan dikumandangkannya kemerdekaan pada hari suci Jumat 17 Agustus 1945. Secara de facto Indonesia menjadi negara merdeka lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang.
Tetapi kacamata Belanda masih melihat Indonesia sebagai Hindia Belanda. Pada akhirnya mengundang banyak campur tangan internasional untuk Indonesia. Masalah Indonesia dimajukan ke meja-meja perundingan dengan Belanda oleh PBB dan negara juara PD II (AS). Meja-meja perundingan secara umum banyak merugikan Indonesia.
Dari mulai Perundingan Hoge Veluwe, Perundingan Pangkal Pinang, Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville sampai berakhir di Konferensi Meja Bundar, posisi tawar Indonesia semakin diperlemah. Benang merah dari perundingan-perundingan itu adalah bagaimana Belanda bisa mengakuisisi kembali Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda tanpa ”kontak fisik”. Memang usaha Belanda itu berhasil dengan terciptanya RIS tahun 1950, yang diawali oleh gerakan-gerakan politik dan militer Belanda dengan membentuk negara-negara boneka terlebih dulu.
Sekali lagi Indonesia bisa keluar dari masa-masa sulit tidak lepas dari faktor memanfaatkan situasi dan kondisi atau adanya kesempatan. Sudjatmoko menyebutnya ”Pilihan dan Peluang”. Kita bisa lepas dari Belanda, karena Belanda di Eropa diterkam Nazi Hitler, sebaliknya Belanda di Indonesia tak berdaya berhadapan dengan Facisme Jepang. Begitupun kita bisa merdeka lantaran Jepang di Bom Atom Sekutu. Kemudian Indonesia bisa memebentuk NKRI lantaran Belanda bisa dibodohi oleh RI, sehingga RIS lebur menjadi NKRI. Sejak dulu politik memang pandai-pandai memanfatkan kesempatan yang sekiranya menguntungkan.
Bersukurlah kita dengan segala kesempatan yang diberikan hingga kita bisa menikmati alam merdeka. Walaupun memang imperialisem-imperialisme gaya barus belum kita sadari. Tantangan ke depan negeri ini adalah menghadapi penjajahan-penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru ini tidak lagi secara terang-terangan melakukan peperangan, tetapi bisa dengan sebuah perang ideologi, perang ekonomi, perang pengetahuan, dan perang kebudayaan.
Bagaimana peperangan itu dilancarakan secara tidak dirasakan oleh pihak yang diperangi. Dengan cara meruntuhkan dasar dari ketahanan negeri ini. Kita tahu negeri ini bisa merdeka lantaran persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Bisa jadi persatuan dan kesatuan bangsa ini yang pertama diruntuhkan. Kita masih ingat persitiwa-persitiwa memilukan di Ambon dan Poso. Sepertinya sudah ada indikasi ke arah situ.
Dan tidak kurang santernya lagi isu kontemporer saat ini, dengan adanya peristiwa pengibaran bendera RMS di depan Kepala Negara RI. Sepertinya riak-riak kecil dibelakang muatan besar masih saja akan terus menggoyang keutuhan bangsa ini. (tulisan terdahulu)

Saatnya Militer Kembali ke Barak

2007-08-11T10:57:00.003+07:00

Judul : Demiliterisasi Tentara , Pasang Surut Politik Militer 1945-2004
Pengarang : Dr. Abdoel Fattah
Penerbit/tahun terbit : LKIS / Oktober 2005
Tebal : xxiv + 400 halaman

Cukup banyak buku-buku yang mengaji mengenai militer (TNI) dan peran sertanya dalam politik di Indonesia. Baik dalam persepektif militer itu sendiri maupun dari “saudara tuanya” sendiri, perspektif sipil. Banyak dimensi yang dapat dijadikan rujukan akan hal tersebut. Tidak kurang juga pemerhati atau akademisi dari luar negeri yang tertarik dengan persoalan militer di Indonesia. Berbicara militer di Indonesia tidak lepas dari wacana hubungan sipil-militer. Seakan sudah menjadi topik yang tidak mudah dipisahkan, karena memang topik-topik tersebut sangat “enteng” naik kepermukaan seiring dengan perkembangan konstelasi politik dalam negeri Indonesia.
Ada satu buku referensi baru masih menyangkut topik hubungan sipil-militer di Indonesia. Buku itu adalah buah karya dari disertasi doktoral, Abdoel Fattah. Dilihat dari covernya buku tersebut agak unik, karena menampilkan foto presiden RI pertama, Soekarno yang tengah bersepeda bersama Sang Istri, Ibu Fatmawati ketika mengadakan kunjungan kenegaraannya di India pada tahun 1950. Seakan ingin berbicara bahwa sosok Soekarno seorang sipil yang selalu berpenampilan ala militer, yang konon seragamnya itu dinamakan pakaian revolusi, tidak mengenal dikotomi antara sipil-militer. Sipil itu dirinya dan dirinya jua adalah militer. Memang politik pada waktu itu menuntut adanya satu pigur pemimpin yang mampu menyatukan semua golongan.

Ada militer karena adanya sipil. Dapatlah dikatakan dengan logika tata negara paling dasar bahwa sipil mendahului lahirnya militer. Jika ditarik lagi maka ketika sebuah negara ada dan menyatakan berdemokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jelaslah bahwa rakyat tersebut adalah sipil. Seorang sipil yang berusia 18 tahun dan itupun kalau lulus tes barulah bisa menjadi milliter. Makanya di awal tulisan ini disebutkan bahwa sipil adalah saudara tuanya militer. Dan di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, sipil menjadi prioritas terdepan dalam memimpin negara.
Berbeda halnya dengan yang terjadi di negara-negara yang masih dalam proses belajar berdemokrasi, negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Seperti halnya Indonesia. Di Indonesia sejak awal merdeka tahun 1945 nampaknya “urun rembuk” militer dalam politik sangat jelas terlihat sampai masa keemasannya di era Soeharto. Dalam bukunya, Abdoel Fattah tersebut secara rinci dan detail memaparkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan politik militer di Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan komperehensif, penulis yang memiliki background militer mencoba menganalisa dengan tidak timpang antara perspektif sipil maupun militer.
Ia memandang bahwa, memang benar militer pernah terlibat dalam dunia politik di Indonesia. Itu terjadi sejak awal kemerdekaan. Di mulai dengan banyak terlibatnya militer dalam menentukan kebijakasanaan-kebijaksaanan negara yang tengah menghadapi situasi sulit, diplomasi dan berperang. Pada masa itu juga hubungangan sipil-militer agak mengkhawatirkan. Karena militer sangat menentang sekali dengan politik sipil dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Militer melihat sipil terlalu merendahkan militer sehingga banyak sekali tergantung dengan diplomasi dengan Belanda. Akibatnya adalah terjadi krisis militer, dimana perwira tertinggi militer pada waktu itu Soedirman dan A.H. Nasution meminta berhenti dari jabatannya karena kecewa kepada tuannya (pemerintah RI) mengenai politik berjuang.
Pada masa demokrasi parlementer sampai demokrasi terpimpin, setelah Panglima Besar Soedirman wafat praktis militer kehilangan sosok yang mereka anggap pemersatu dalam militer. Akibat pergolakan politik dan berlakunya darurat perang tahun 1957, menyebabkan semakin meluasnya peran tentara diluar bidang pertahanan. Munculah yang namanya konsep “jalan tengah tentara” dan konsep Presiden tentang demokrasi terpimpin serta penerapan golongan fungsional. Pada masa itu tentara menjadi kekuatan politik yang menonjol karena parpol kurang terorganisasi. Keterlibatan tentara dalam politik menjadi lebih jauh lagi didorong karena kedekatan PKI dengan Soekarno. TNI tidak senang dengan PKI dan masih sulit melupakan PKI pada tahun 1948 yang dianggap menusuk dari belakang.
Menjelang akhir demokrasi terpimpin, kewibawaan Soekarno menurun karena tidak menghiraukan aspirasi rakyat dan tentara untuk membubarkan PKI. Konflik tidak bisa lagi dihindari karena presiden melanggar ekslusivisme militer dengan menyetujui pembentukan “angkatan kelima”. Walaupun belum direalisasikan namun rencana itu dipandang akan menciptakan musuh fungsional dalam militer. Seperti pendapat Nordlinger (1990), tentara tidak menginginkan “musuh” fungsional yang tidak profesional di luar organisasi tentara yang resmi.
Puncak konflik segitiga antara Soekarno, TNI dan PKI adalah peristiwa G30S/PKI. Akhirnya, PKI dibubarkan oleh Soeharto, dan Soekarno pun, yang sejak muda seluruh hidupnya dicurahkan untuk perjuangan bangsa dan sebelumnya sangat disegani karena berjasa besar kepada bangsa dan negaranya dan menjadi pemimpin kaliber dunia, jatuh perlahan di bawah strategi Soeharto, alon-alon waton kelakon (lambat asal tercapai), yang dilakukan secara konstitusional. Orde Lama berakhir, mulailah Orde Baru yang ditandai dengan tampilnya militer di panggung politik Indonesia, yang dilegitimasikan dengan dwifungsi ABRI.
Dwifungsi ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan dan alat politik Orde Baru pimpinan Soeharto. Tentara juga digunakan untuk mendukung Golkar (sekarang Partai Golkar) sebagai partai pemerintah. Format politik Orde Baru yang sentralistik dengan pendekatan keamanan dan pendayagunaan serta perluasan dwifungsi ABRI telah mendorong tentara mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan pola tindakan yang otokratis dan represif. Akibatnya telah menghalangi perkembangan kehidupan golongan sipil (civil society) dan pembangunan demokrasi di Indonesia.
Sekali lagi sejarah sungguh kepala batu. Ia punya jalannya sendiri, syarat dan hukumnya sendiri. Ia tidak takluk pada Jenderal, Presiden atau Imam sekalipun. Begitupun Soeharto adalah Soeharto, kekerasan hati Soeharto dan pembantu-pembantunya yang tidak mau dikritik telah menyebabkan protes itu berkelanjutan. Ending Soeharto pun tiba di tahun 1998, ia terpaksa harus lengser dari kursi kepresidenannya yang telah ia duduki selama 32 tahun. Memecahkan rekor presiden terlama berkuasa di Indonesia dan seharusnya patut mendapatkan “rekor” dari Muri.
Sejak itulah adanya tuntutan reformasi yang berimbas juga pada paradigma dalam tubuh militer. Demi mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan modern, TNI menyatakan akan melakukan reformasi internal dengan paradigma barunya, yakni tiga bulan setelah jatuhnya Soeharto.
Disinilah inti apa yang dibicarakan Abdoel Fattah, yaitu proses demiliterisasi tentara. Mulai saat itu TNI merumuskan paradigma barunya dengan serangkaian tindakan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran untuk menempatkan TNI pada posisi yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan paradigma barunya, TNI secara bertahap meninggalkan peran sosial politik, meninggalkan doktrin dwifungsi, dan berfokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Karenanya, arah yang dituju TNI adalah menjadi tentara yang profesional, efektif, efesien, dan modern (PEEM) sebagai alat pertahan negara dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan modern.
Sebagaimana korelasinya dengan pembanguan demokrasi di Indonesia, Abdoel Fattah meyakini bahwa dengan adanya paradigma baru dari TNI tersebut proses pembangunan demokrasi di Indonesia akan berjalan. Dimana TNI menjadi pendukung pembangunan demokrasi di Indonesia. Sampai pada kesimpulan terakhirnya, bahwa hal tersebut memerlukan keterampilan politik, khususnya berdemokrasi, ketekunan, kesabaran dan penciptaan kondisi yang dapat mendukung perkembangan demokrasi.
Sebagaimana yang dikomentari oleh pengamat militer Indonesia dari Universitas Nasional Asutralia (The Australian National University), Prof. Harold Crouch sekaligus menjadi penguji dan pemberi saran kepada Abdoel Fattah, bahwa disertasi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan sikap politik militer. Akhirnya patutlah jadi pertimbangan utama bagi peminat sejarah politik di Indonesia khususnya dan semua pecinta buku-buku umumnya. Karena dengan begitu menjadi semakin luaslah pengetahuan kita akan problematika dan dinamika politik di Indonesia yang sedang akan menapaki babak baru dalam demokrasi.

Jas Merah Pemuda

2007-08-11T10:33:00.002+07:00

“Kebebasan mahasiswa dan pemuda terletak pada semangatnya, cita-cita, ide dan gagasan yang semua itu mampu membobol tembok-tembok penjara. “
(Mahatma Gandhi)

Hari Sumpah Pemuda (SP) yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober memiliki momentum nasional yang mengingatkan semangat persatuan dan kesatuan pemuda. Manifestasi solidaritas berbangsa yang diperjuangkan dalam pergerakan pemuda, yang tergabung dalam Jong Java atau Jong Islamiten Bond. Pada masa itu telah ada tantangan nyata untuk mewujudkan cita-cita memerdekakan diri yakni menjadi sebuah “nation”, salah satu realisasi dari menyadari arti pentingnya nasionalisme. “Sumpah”, menjadi solusi demi tegaknya martabat bangsa. “Sumpah” untuk mewujudkan ikatan persaudaraan, untuk memperkokoh integritas nasional sebagai syarat mutlak mewujudkan cita-cita bangsa. SP yang merupakan “resolusi” Kongres Pemuda Kedua pada tahun 1928 itu merupakan perwujudan tekad bersama semua unsur pemuda di Nusantara. Membulatkan tekad dengan menyatukan bangsa, “satu bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

Keberadaan pemuda saat ini mengalami distorsi semangat nasionalismenya. Sebagian di antara pemuda terjerembab ke dalam materialisme, hedonisme, konsumersime, individualisme, permisifisme, dan sekularisme. Kita masih berlega hati dengan adanya sekelompok pemuda yang berprestasi, mempunyai kepribadian, dan memiliki integritas moral yang membanggakan.

Di era globalisasi saat ini, akses atau transformasi merajalela dan mudahnya pengaruh asing yang sebenarnya tidak cocok, masuk dan diambil oleh pemuda. Mungkin kita sebal melihat, mendengar, atau membaca di setiap media tentang kenakalan remaja. Entah itu tawuran, terlibat narkoba, kriminalitas atau pergaulan bebas yang semakin mencemaskan. Kemudian yang tercipta adalah generasi muda yang jauh dari moralitas, rapuh dan berwatak gagap, diperparah dengan lingkungan sosial yang amburadul. Cukup beralasan kalau kemudian terlahir generasi yang tidak dapat diandalkan, menghianati amanat Generasi ‘28.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, bila pemudanya rapuh maka bangsanya pun lumpuh. Sebaliknya bila pemudanya kuat, maka bangsanya pun akan kuat juga. Demi tegaknya bangsa ini seharunya pemuda sadar bahwa nasib bangsa, negara dan agama ada di tangannya. Dari rentetan peristiwa sejarah banyak membuktikan peran atau gerakan pemuda di Indonesia. Dari masa perjuangan, pergerakan, dan perang kemerdekaan, peran pemuda berada di barisan depan.

Sampai bergulirnya Reformasi ‘98, pemudalah yang berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru. Mereka telah sukses merumuskan indentitas diri yang otentik dan konsepsi kepribadian yang dinamis dalam pergumulan sejarah bangsanya. Untuk itu sebagai pemuda harapan bangsa dituntut untuk memperbaiki eksistensi diri dengan menjadi agen perubahan (agent of change), memiliki idealisme yang mulia, kritis dan peka terhadap gejala sosial, serta memiliki sikap pemberani dan rela berkorban demi nusa dan bangsa.

Maka sungguh tepat momentum SP kali ini kita jadikan sebagai batu loncatan (starting point) bersama untuk mencermati peran generasi muda dari penyadaran urgenitas nasionalisme.

Penerapannya tentu pada kesamaan landasan dasar bagi normalisasi kehidupan masyarakat yang damai sejahtera, yang melintasi batas-batas identitas etnis dan agama. Semoga setiap zaman yang dijalani bangsa ini dapat mencetak generasi muda sebagai generasi baru yang santun, elok, well educated, dan civilized.

Dunia yang sehat dalam berbagai aspeknya akan menjadi cermin jernih bagi generasi muda untuk berkaca diri. Generasi sekarang bisa belajar dari berbagai kekeliruan dan kegagalan generasi sebelumnya, sehingga terhindar dari reproduksi sejarah yang buram dan selamat dari jebakan epigon sejarah.

Untuk itu kita perlu menjadi bangsa yang mengenal sejarahnya agar menjadi bangsa yang mempunyai identitas agar tidak menjadi bangsa tanpa identitas. Sartono Kartodirdjo menyebutnya “Contradiction in terminis”.

Riset Sejarah

2007-08-11T10:23:00.002+07:00

Mendengar kata riset, yang terpetik pertama dalam benak kita adalah suatu urusan yang sangat kentara dengan hal-hal berbau serius. Padahal tentunya tidak semua riset harus dijalani dengan “tegang”. Ada kalanya memang riset itu harus-harus diikuti dan direncanakan dengan terstruktur. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan riset sejarah.

Ada satu fenomena dari para mahasiswa sejarah umumnya, mereka kebanyakan dihadapkan pada masalah “bingung” akan menulis apa ? Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa cara atau tips. Pertama bulatkan dulu niat. Sebab jika tekad atau niat ini belum benar-benar mantap atau setengah hati, maka riset yang dihasilkan pun nantinya hanya “setengah hati” saja. Buanglah jauh-jauh pikiran-pikiran atau stereotif buruk mengenai riset itu nantinya. Janganlah berpikiran “Ah, buat apa ngoyo riset toh nantinya hasilnya juga akan duduk manis di rak malas perpustakaan saja”. Atau pikiran “Ah, yang penting jadi, toh ini hanya untuk memenuhi satu syarat kelulusan saja”. Kiranya idealisme dari masing-masing individu berbeda-beda, dan untuk masalah riset ini idealisme cukup penting juga.

Nah, jika tekad itu sudah bulat. Mulailah bersemangat untuk menelusuri bahan-bahan. Atau jika, masalahnya terbentur pada “bingung”, alangkah baiknya mulailah rajin-rajin membaca tema-tema yang disenangi. Niscaya di situ satu dua tema akan menjernihkan pikiran Anda dan membukakan kebuntuan Si Bingung itu. Cari juga buku-buku hasil riset yang serupa, jurnal-jurnal ilmiah, atau sering-seringlah berurusan dengan perpustakaan kampus untuk meluruskan niat dan menjernihkan pikiran untuk riset tersebut. Biasanya ide itu datang tidak diduga-duga, untuk itu dari pada Anda menyesal, siapkanlah selalu catatan kecil untuk menuliskan ide-ide yang sesekali keluar itu. Kiranya di zaman ini mencari tema-tema cukup banyak cara.

Sudah cukup banyak pula publikasi-publikasi ilmiah yang di-online-kan di internet. Nah, tidak ada salahnya juga Anda searching tema-tema yang Anda kehendaki di internet. Anda bisa memanfaatkan search engine paling populer dan “sakti”, seperti Google.com atau sejenisnya kalau ada. Dalam proses pencarian ini, Anda dituntut untuk pintar-pintar menggunakan “mesin pencari” secara intensif. Pelajarilah terlebih dahulu bagaimana melakukan pencarian dengan Google yang efektif, agar kita mendapatkan hasil yang benar-benar kita inginkan. Sebab di dunia maya jika tidak “pas” keyword-nya, maka akan didapat ribuan data-data yang tidak sesuai dengan tema yang dikehendaki.

Jika dari cara-cara itu sudah didapat satu tema yang ingin Anda garap, alangkah baiknya mulailah merangkai judul dan kerangkanya. Sebab dengan menentukan judul dan menyusun kerangka, itu akan memudahkan dalam proses penyusunannya. Jangan lupa buat juga gambaran umum dari riset itu. Yang pokok adalah Judul, latar belakang, rumusan malalah, kajian teori jika ada dan tinjaun pustaka. Selanjutnya diskusikan dulu dengan teman dekat Anda atau alangkah baiknya langsung dengan dosen pembimbing Anda. Sebab biasanya dosen adalah kunci dari kesuksesan riset Anda. Lebarkanlah dada Anda untuk menerima semua nasehat-nasehat dari dosen. Untuk pertama ada baiknya Anda mencoba melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh dosen. Baru, jika Anda tidak bisa menjalaninya, bisa dikonsultasikannya kembali. Ini semua untuk membuat suatu alur kerja riset Anda tidak lepas kendali. Sebab yang namanya riset akademis itu semua tidak lepas dari kontrol dosen pembimbing.

Dalam penelitian atau riset sejarah hal yang paling pokok dan penting keberadaannya dalam riset yaitu adanya sumber primer. Sebaiknya Anda jangan sekali-kali memaksakan kehendak jika Anda tidak menemukan sumber primernya. Sebab dalam riset sejarah empiris, adanya sumber primer ini adalah satu keharusan. Baru dinamakan sejarah jika tulisannya itu didasarkan pada sumber-sumber sejarah. Kiranya, yang pertama harus “hunting” yakni sumber primer ini.

Menengok Kembali Sejarah

2007-08-11T10:16:00.000+07:00

“Sejarah bagi sesuatu bangsa adalah satu catatan kenangan, namun bukan sekedar diketahui, tetapi dari situlah bangsa itu hidup. Dia adalah karya dasar yang diletakan dan bangsa itu mengikatkan diri kepadanya, jika mereka tidak mengendaki menjadi sirna, tetapi mengginginkan untuk mendapat tempat di dalam humanitas”. ( Karl Jaspers, 1968).

Apakah Sejarah Itu ?
Apakah makna yang terkandung dalam sejarah hanyalah rekaan peristiwa saja ataukah memiliki makna yang sangat dalam? Pertanyaan yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Karena itu akan memberikan pencerahan pemaknaan tentang sejarah. Bahwasanya sejarah kalau dirunut lebih jauh merupakan asal kata dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti ‘pohon’. Kata ini diambil karena mungkin sejarah menunjukan konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga, yang menunjukan pada suatu asal usul marga.

Sejarah menurut orang Jerman disebut dengan Geschichte, sedangkan orang Inggris menyebutnya history yang berasal dari kata Yunani istoria. Istoria yang berarti ilmu untuk segala macam ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologis maupun yang tidak. Dalam proses perkembangannya, kata istoria khusus digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut hal ikhwal manusia, sedangkan untuk pengetahuan yang disusun secara tidak kronologis digunakan dengan kata scientia yang berasala dari kata Latin.
Ada ungkapan yang telah menjadi kaidah dalam sejarah menyatakan bahwa : “Dengan mempelajari sejarah akan menjadikan kita lebih bijaksana terhadap suatu peristiwa”. Historia vittae Magistra.
Guna sejarah adalah sebagai cermin untuk dijadikan pedoman bagi masa kini dan masa mendatang. Untuk itu para sejarawan dituntut untuk bertindak jujur, tidak menggelapkan apalagi menghapuskan peristiwa sejarah dengan dalih apapun. Karena kepalsuan sejarah akan menghasilkan cermin yang palsu juga. Kebenaran sejarah haruslah teruji. Tugas menjalankan sejarah secara benar dan utuh adalah kewajiban mulia. Penggunaan pengetahuan sejarah dengan tujuan propaganda bagi kepentingan kekuasaan akan melahirkan kebohongan sejarah.
Dengan mempelajari sejarah dapat memberikan manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Manfaat itu ialah dia menjadi terlatih untuk menganalisa, mempergunakan nalar dalam mengaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, mampu membaca peristiwa dan menginterpretasikannya; bahkan juga dapat meramalkan peristiwa yang bakal terjadi dengan mengamati gejala-gejala yang sedang terjadi dengan mendasarkan pada peristiwa sejarah masa lalu.

Penulisan Sejarah Terbaik
Untuk menghindari pengetahuan pseudo tentang sejarah , maka tipe yang dianggap baik dalam penulisan sejarah pada dewasa ini ialah tipe filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah pengkajiaan dan penelaahan peristiwa-peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan kebenaran dan kepalsuannya dengan cara melihat hubungan sebab akibat, membandingkan peristiwa itu dengan peristiwa yang lain yang serupa, mencari persamaan dan perbedaan-perbedaannya dan selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan.
Filsafat sejarah mengikuti tipe filsafat pada umumnya, yaitu spekulatif dan kritik. kritik filsafat sejarah , dalam banyak hal sama seperti filsafat sain, yaitu berusaha menjelaskan hakikat yang dipertanyakan oleh si sejarawan sendiri. Dia mengkritik keyakinan dasar yang dia pergunakan seperti konsep sebab, penjelasan, fakta dan sebagainya. Kritik filsafat sejarah mempertanyakan bagaimana sejarawan memahami masa lalu. Apakah metode mempertanyakan berbeda dengan jenis pertanyaan yang digunakan pada ilmu pengetahuan alam? Apakah penjelasan kesejarahan dan apakah dia berbeda dengan penjelasan sain? Dapatkah seorang sejarawan bertindak objektif? Banyak filsuf kontemporer merasa yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah problema yang absah yang dihadapkan kepada filsuf sejarah dan kesemuanya berusaha untuk menanggalkan formulasi-formulasi teori-teori spekulatif tentang sejarah.

Penutup
Dari uraian singkat di atas jadi jelaslah bahwa ilmu sejarah tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa suatu bangsa yang tidak mengenal sejarahnya berarti bangsa itu tidak mempunyai identitas, padahal bangsa tanpa identitas adalah contradiction in terminis. Maka benar yang dikatakan Soekarno “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah”, karena dengan melupakan sejarah menyebabkan kita terjebak dalam amnesia historis. Sejarah adalah cermin kejujuran bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Gottschalk, Louis, 1985, terjemahan Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Kartodirdjo, Sartono, 1999, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah
Pergerakan Nasional ( Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme ) Jilid 2, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Kartodirdjo, Sartono, 1968, Lembaran Sejarah No. 2: Beberapa Fasal dari Historiografi Indonesia, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.

Kuntowijoyo, 1994, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

Nourouzzaman, Shiddiqi, 1984, Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik
Metodologis, Jakarta : PLP2M( Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.

Nasionalisme ataukah Internasionalisme?

2007-07-04T13:46:00.005+07:00

Melihat kejadian akhir-akhir ini sepertinya kita merah muka. Sebagai bangsa yang besar kita harusnya merasa terhina dan dilecehkan oleh peristiwa yang terjadi di Ambon dan Papua beberapa hari yang lalu. Terjadinya pengibaran bendera RMS di Ambon dan bendera OPM di Papua menohok harga diri negara ini. Bagaimana presiden SBY di depan matanya sendiri menyaksikan peristiwa yang memalukan itu. Sungguh beliau begitu merasa terpukul dengan kejadian itu. Tepat kiranya presiden dalam pidato acara Harganas itu menyatakan bersikap tegas terhadap upaya-upaya separatis di negeri ini.
Melihat kejadian akhir-akhir ini sepertinya kita merah muka. Sebagai bangsa yang besar kita harusnya merasa terhina dan dilecehkan oleh peristiwa yang terjadi di Ambon dan Papua beberapa hari yang lalu. Terjadinya pengibaran bendera RMS di Ambon dan bendera OPM di Papua menohok harga diri negara ini. Bagaimana presiden SBY di depan matanya sendiri menyaksikan peristiwa yang memalukan itu. Sungguh beliau begitu merasa terpukul dengan kejadian itu. Tepat kiranya presiden dalam pidato acara Harkatnas itu menyatakan bersikap tegas terhadap upaya-upaya separatis di negeri ini.
Jika dikaji dari gambar yang terlihat di layar televisi, dalam pentas tari Cakralele itu sepertinya ada kesan dibiarkan aparat. Terlihat dari tayangan berita televisi, robongan penari seperti dihantarkan dari belakang oleh beberapa aparat (entah Pemda/Polda). Petugas itu sepertinya sudah tahu ada yang ganjil dari rombongan itu, tetapi bersikap ragu-ragu. Baru setelah bendera RMS dikibarkan oleh tangan salah satu penari, petugas ”mengambil” penari itu. Kenapa harus begitu ? Bagaimana bisa terjadi peristiwa yang melecehkan NKRI, yang seakan tidak atau tanpa koordinasi sebelumnya. Siapa yang bertanggung jawab menyiapkan tarian itu? Siapa yang mengkoordinir rentetan acara tersebut? Bagaimana perekrutan penari-penari tersebut? Tidak bisakah tarian itu dilakukan oleh para pelajar biasa saja ? Jika penulis perhatikan banyak acara-cara seni pertunjukan untuk menyambut presiden di daerah-daerah lain itu melibatkan para pelajar yang berprestasi. Misalnya di Jawa Barat, sering sekali para pelajar yang berprestasi dan mendapat pembinaan dari Pemda terlibat aktif dalam acara-acara seperti itu. Apakah Pemda Maluku tidak berpikir seperti itu ? Ataukah Pemda sepertinya menenderkan seluruh rentetan acara itu, sehingga ditunggai oleh kelompok-kelompok simpatisan separatis RMS ini. Seharusnya Pemda lebih mawas diri kalau di wilayahnya itu masih ada ”riak” gerakan separatis, untuk acara sebesar dan sepenting itu sebaiknya PNS-PNS Pemda saja yang mengisinya agar lebih diberdayakan.
Sebenarnya ”kita” ini sesibuk apa sih? Mengurusi apa saja, sampai-sampai kecolongan oleh ”riak” yang seharusnya tidak perlu kepermukaan lagi. Dari sini kita harusnya menyikapi kembali arti dan makna ”nasionalisme” dan ”patriotisme”. Sepertinya rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap negeri ini semakin tidak jelas dan kabur. Satu lagi yang sangat disayangkan oleh aparat negeri ini, negeri kita selalu disibukan untuk memenuhi keinginan-keinginan internasional tanpa ada timbal balik untuk kepentingan nasional kita sendiri (nasionalisme). Jika kita perhatikan, sebenarnya kita sudah melenceng jauh menjadi internasionalisme. Memang di dalam masyarakat global seperti sekarang ini kita sangat dituntut untuk terbuka dengan alam global. Tetapi jangan mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional.
Mari kita runut satu persatu, nasionalisme ataukah internasionalisme. Sebagai salah satu contoh konkrit dan paling jelas kinerjanya adalah dalam penanganan masalah terorisme di Indonesia. Kita banyak dibantu oleh negeri-negeri asing terutama Amerika Serikat. Sampai-sampai biayanya pun banyak dihibahkan untuk membentuk detasemen khusus yang memang luar biasa. Dilihat dari kinerja aparat penegak hukum ini dalam menanggulangi terorisme sangat tepat dan akurat sekali. Tetapi kenapa dalam hal separatis seperti di Ambon dan Papua ”sensor” dan ”radar-radar” seolah tidak berfungsi. Ada apa ini? Seharunya aparat tidak pandang bulu, memilah dan memilih masalah yang perlu ditangani. Terhadap gerakan separtis kiranya lebih membahayakan karena berkeinginan ”mbalelo” dari NKRI yang berdiri dari perjuangan dan tetesan darah para pahlawan kita terdahulu. Masihkah kita duduk terdiam hanya menjadi pesuruh di negeri sendiri.
Kepada pemerintah juga, jika benar-benar tegas dengan masalah separatis di Ambon dan Papua, coba bersikap tegas pula kepada negara-negara seperti AS dan Australia. Ia telah terlalu banyak meminta sesuatu dari negera ini. Kurang apa negeri kita kepada mereka. Pemberangusan teroris telah kita lakukan (dengan penangkapan-penangkapan para tersangka teror), perpanjangan tender pengeboran minyak, perpanjangan penambangan emas, perjanjian ekstradisi, dan masih banyak lagi tuntutan tuntutan itu telah kita lakukan. Tetapi kok kenapa kita tidak bisa memintapulangkan agar dedengkot RMS yang di AS bisa ditangani pemerintah Indonesia sendiri? Kok kenapa Australia melindungi dan membela para peminta sewaka yang nota bene pendukung OPM? Sebenarnya se-standar ganda apa sih AS dan Australia di Indonesia ini? Sampai-sampai kita kesulitan sendiri. Ataukah pemerintah kita yang telah berstandar ganda?
Dari sini jelas kondisi pemerintah kita sekarang ini. Menangani masalah nasional sendiri saja sudah keropotan luar biasa. Tetapi berbeda dalam menangani masalah-masalah internasional begitu sigap dan cepat, seakan sensor dan radar-radar itu hanya diarahkan pada satu kata kunci saja ”teror”, ”teror”, ”teror”, dan ”teror”, tanpa sadar dibalik itu kita sedang diteror dari belakang oleh gerakan separatis yang masih menyimpan ”sakit hati”. Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar gerakan separatis ataukah hanya boneka dari kepentingan yang lebih besar dari pada sekedar ingin melepaskan dari NKRI saja.
Kembali kita sudah saatnya membaca ”buku sejarah”, sepertinya ”buku” ini begitu tertutup rapat untuk direnungi dan diambil hikmahnya. Sebenarnya akar permasalahan gerakan separatis di Indonesia itu berawal dari era Demokrasi Liberal (1947-1950). Sejak Indonesia menyatakan diri sebagai NKRI pada tahun 1950, sejak itu pula di beberapa wilayah Indonesia masih ada yang menyimpan rasa tidak rela masuk NKRI. Salah satunya RMS (Republik Maluku Selatan). Di masa-masa awal berdirinya NKRI 1950, negara bekas penjajah yang banyak campur tangan dalam memperpanjang umur gerakan separatis ini. Terang saja mereka masih tidak terima dengan tingkah laku politik Founding Fathers negeri ini yang membentuk NKRI, dengan cara ”menikam dari belakang”. Sukarno ketika Indonesia hanya sebagai negara bagian saja dari RIS, dan dengan situasi Belanda mempercayakan sepenuhnya kepada RIS seluruh angkatan perang Belanda ditarik dari Indonesia, maka momentum itulah yang diambil Sukarno untuk membubarkan RIS. Akibatnya tidak sedikit pula yang kecewa dengan upaya Sukarno itu, di antaranya para pemimpin negara-negara bagian di kawasan Indonesia Timur. Pada akhirnya mereka melahirkan gerakan-gerakan anti NKRI yang sisa-sisanya masih mengidealiskan impiannya itu.
Pertanyaannya sekarang, masihkah pihak yang sama seperti zaman dulu yang turut mendompleng gerakan separatis itu? Ataukah haluan sudah jauh berputar sehingga arah angin dari tujuan gerakan-gerakan itu juga bukan sekadar memisahkan diri dari NKRI? Dan pertanyaan berikutnya adalah benarkah NKRI harga mati ? Jika ”ya”, berarti tiada tempat sedalam lubang tikus pun di negeri ini bagi gerakan separatis.(*)